Wakil Bupati Simeulue Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

RRI.CO.ID, Simeulue - Wakil Bupati Simeulue, Nusar Amin, S.Pd., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue, Selasa, 18 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan harga dan ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya beras, telur dan minyak goreng.

Pemantauan secara berkala di pasar dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Di Kabupaten Simeulue, Perum Bulog bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diharapkan terus memantau perkembangan harga serta ketersediaan pasokan di sejumlah pasar.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah didorong mempercepat penyampaian usulan calon penerima bantuan. Pendataan penerima juga diminta dilakukan secara inklusif dengan melibatkan Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kegiatan rakor turut diikuti Staf Ahli Bupati dr. Armidin, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ahmadnuddin, S.Ag., Inspektur Kabupaten Simeulue Drs. Alwi, Kepala BPS Kabupaten Simeulue Tsamir Fuadi, S.E., Kepala Gudang Bulog M. Ikbal, Kabag Ekonomi Setdakab Simeulue Ridwan Nasra, perwakilan Dinas PUPR serta perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue.

Pemerintah Kabupaten Simeulue diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak.