Forkopimda Aceh Perkuat Sinergi Tangani Karhutla di Wilayah Pesisir

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah pesisir Aceh menjadi pembahasan utama dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 23 Juli 2026. Rapat yang dipimpin Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), itu membahas langkah penanganan Karhutla melalui sinergi lintas instansi menyusul meluasnya kebakaran di sejumlah kabupaten.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meminta seluruh peserta rapat menyampaikan pandangan dan masukan sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan. Menurutnya, keputusan yang diambil harus menjadi kesepakatan bersama seluruh unsur Forkopimda.

"Semua nanti kita jadikan keputusan bersama," kata Mualem yang didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat turut dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kepala BIN Daerah Aceh Andrie P. Mulia, Danlanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, dan Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb. Suryo Anggoro. Hadir pula perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Pengadilan Tinggi Aceh.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun memaparkan kondisi terkini Karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Wilayah yang terdampak meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

"Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektare," kata Nasir. Ia menjelaskan kebakaran di lahan gambut menjadi perhatian khusus karena lebih sulit dipadamkan dan berpotensi meluas.

Menurut Nasir, Karhutla menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. "Dampak yang terjadi, meningkatnya CO2 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kebakaran semakin meluas dan tak terkendali, dan berpotensi menurunkan citra pemerintah," ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Aceh telah meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Selain itu, Desk Penanganan Karhutla Tahun 2026 telah diaktifkan kembali dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu upaya pemadaman.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyatakan dukungannya terhadap upaya penanggulangan Karhutla melalui koordinasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memantau perkembangan kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Aspema Kejaksaan Tinggi Aceh, Nur Albar, menilai kebakaran hutan merupakan persoalan yang terus berulang sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. "Hukum adat cukup bagus untuk penanganan hutan di Aceh yang memiliki Majelis Adat Aceh," kata Nur Albar.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Aceh, Andrie P. Mulia, mengusulkan pelibatan kalangan akademisi dan perguruan tinggi dalam penanganan lahan gambut. "Dari hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut, dan mengurangi kebakaran," ujarnya.

Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Aceh bersama seluruh unsur terkait berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan