RRI.CO.ID, Jakarta - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur strategis di Aceh Barat, mulai dari irigasi, pengaman tebing sungai, jalan hingga jembatan.

Dalam pertemuan itu, Dirjen SDA Mayjen Arnold turut menghadirkan sejumlah direktur dan kepala balai untuk membahas langsung berbagai usulan pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pembahasan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan, sejumlah usulan yang dibawa mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Menurutnya, Aceh Barat dipastikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dari Dirjen SDA pada tahun 2026.

“Usulan kami terkait lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, pembangunan irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, juga jalan dan jembatan. Alhamdulillah tahun 2026 dapat anggaran dari Dirjen SDA sebesar Rp25 miliar untuk pengaman tebing, irigasi sekunder dan tersier,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan, nilai anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, alokasi dana dari Dirjen SDA untuk Aceh Barat hanya mencapai sekitar Rp10 miliar.

Selain itu, pembahasan juga mencakup kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci yang masih membutuhkan dukungan anggaran cukup besar. Menurut Tarmizi, pemerintah pusat masih mendiskusikan besaran anggaran yang dapat dialokasikan untuk proyek strategis tersebut.

“Untuk Irigasi Lhok Guci masih sedang didiskusikan besaran anggaran tahun ini, tahun 2025 yang lalu dapat Rp35 miliar. Dari Dirjen Bina Marga tahun 2025 dapat IJD Rp14 miliar untuk Jalan RGM Meureubo, sedangkan tahun ini kami mengusulkan dua paket dengan harapan bisa memperoleh Rp28 miliar apabila seluruh usulan disetujui,” ujarnya.

Tarmizi menambahkan, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan dukungan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana melalui Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon). Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk pembangunan pengaman tebing sungai serta penanganan kawasan muara yang terdampak abrasi dan banjir.

Menurutnya, pembangunan Irigasi Lhok Guci secara keseluruhan masih membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun, sedangkan pembangunan kolam retensi diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp300 miliar. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi di Kementerian PUPR membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan.

“Untuk Irigasi Lhok Guci butuh Rp2,5 triliun lagi, sedangkan kolam retensi butuh anggaran sekitar Rp300 miliar. Kendala saat ini selain kendala teknis, Kementerian PU juga mengalami efisiensi anggaran sehingga kami mendiskusikan solusi cepat dengan skema anggaran dari loan atau pinjaman luar negeri oleh pemerintah pusat,” kata Tarmizi.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Kementerian PUPR akan menggelar pembahasan teknis bersama Bappenas terkait skema pembiayaan tersebut. Sementara itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kolam retensi juga terus diproses melalui koordinasi dengan Balai Teknik Pantai Buleleng, Balai Teknik Sungai Solo, dan Balai Hidrolika serta Geoteknik Keairan Bandung.

“Baru-baru ini kami tugaskan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat ke sana dan terus berkoordinasi untuk hal teknis. Kami berharap seluruh proses ini berjalan lancar sehingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan,” ujar Tarmizi.