Bupati Aceh Barat Wajibkan OPD Tindak Lanjuti Seluruh Temuan BPK

RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusul hasil pemeriksaan yang menemukan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan. Instruksi tersebut disampaikan sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Tarmizi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah wajib melaksanakan setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh OPD agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semua temuan BPK, kali ini kan kita minta tolong dibantu kami. Jadi kami minta ke BPK kalau biasanya di gas-nya tujuh puluh, kali ini kami minta seratus dua puluh di gas-nya. Kami minta tolong supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi, dengan begitu kita banyak tahu. Kita sekarang sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK, wajib," ujar Tarmizi, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Tarmizi, hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata menjadi catatan terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Ia menilai proses pemeriksaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencegah terulangnya temuan serupa pada masa mendatang. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.