Aceh Perjuangkan Hilirisasi Migas Andaman di KEK Arun

  • 25 Jun 2026 20:53 WIB
  •  Meulaboh

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung hilirisasi minyak dan gas dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Keputusan itu diambil dalam rapat pengembangan migas yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 25 Juni 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun dan dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, akademisi, pakar migas, serta perwakilan lembaga terkait. Pertemuan tersebut membahas strategi pemanfaatan potensi migas untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Menurut peserta rapat, hilirisasi migas di KEK Arun memiliki peluang besar untuk menciptakan industri baru dan memperluas lapangan kerja. Langkah tersebut juga dinilai selaras dengan kebijakan nasional yang menjadikan KEK Arun sebagai salah satu proyek strategis nasional.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menyambut baik rencana Gubernur Aceh menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Presiden. Ia menilai dukungan pemerintah pusat akan mempercepat realisasi investasi sektor hilir migas di Aceh.

“Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” ujarnya.

Dalam pembahasan rapat, terungkap bahwa pemanfaatan gas dari Blok Andaman selama ini lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan listrik. Padahal, sumber daya tersebut juga dapat diolah menjadi methanol dan hidrogen yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Selain itu, kondensat yang dihasilkan dari Blok Andaman dapat menjadi bahan baku berbagai industri petrokimia. Potensi tersebut membuka peluang pembangunan kilang serta industri pengolahan lanjutan di Aceh.

“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.

Rapat juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Hingga saat ini, Pemerintah Aceh mengaku belum menerima dokumen resmi tersebut dari SKK Migas.

“Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma.

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, Pemerintah Aceh berencana mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh. Pertemuan itu diharapkan dapat menjelaskan secara rinci rencana pengembangan dan pemanfaatan migas Blok Andaman.

“Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” ujar Prof. Dr. Izarul Machdar.

Sekda Aceh M. Nasir mengatakan hasil rapat menghasilkan dua rekomendasi utama yang segera ditindaklanjuti. Selain menyurati Presiden Prabowo, Pemerintah Aceh juga akan mengagendakan pertemuan khusus dengan Mubadala Energy dan SKK Migas guna memperkuat langkah hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe.

“Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....