RRI.CO.ID, Meulaboh - Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026–2030 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa, 23 Juni 2026. Penetapan dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Aceh Syariah dengan persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir.

Penetapan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru Bank Aceh Syariah untuk empat tahun mendatang. RUPSLB juga menetapkan sejumlah posisi strategis guna mendukung penguatan kinerja perusahaan.

Dalam rapat itu, para pemegang saham menyepakati perubahan susunan komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah. Keputusan tersebut diambil setelah melalui mekanisme dan tahapan sesuai aturan yang berlaku.

“Keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Ia menyebut persetujuan regulator menjadi bagian penting dalam proses penetapan pengurus baru.

Selain Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, RUPSLB juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen Bank Aceh Syariah. Sementara itu, Erwin Konadi dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah periode 2026–2030.

Agenda RUPSLB turut dihadiri direksi Bank Aceh Syariah serta Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh. Hadir pula para pemegang saham yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

Mualem menaruh harapan besar kepada jajaran komisaris dan direksi yang baru ditetapkan. Ia menilai kepengurusan baru harus mampu menjawab tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Susunan baru ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kinerja bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Aceh,” ujar Mualem. Menurutnya, Bank Aceh Syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah.

Ke depan, Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan inovasi layanan dan memperluas kontribusi terhadap sektor produktif. Penguatan peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh.