RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab, Safrizal, membuka Workshop Literasi Keamanan Informasi yang digelar oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh bersama Diskominfo Aceh Barat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kamis, 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya keamanan informasi di tengah percepatan transformasi digital.

Dalam sambutannya, Safrizal menyampaikan apresiasi kepada Diskominsa Aceh dan Diskominfo Aceh Barat yang telah menginisiasi pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.

Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah pandangan tata kelola pemerintahan secara radikal dan masif. Dunia digital memaksa kita untuk bergerak lebih cepat, adaptif serta lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Safrizal.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki komitmen kuat dalam mendorong akselerasi transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Safrizal menjelaskan pemerintah daerah saat ini juga fokus menyelaraskan tata kelola data sektoral guna mendukung program nasional Satu Data Indonesia. Melalui integrasi data yang valid, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan pelayanan yang lebih efektif.

“Saat ini kita sedang bekerja keras menyelaraskan tata kelola data sektoral di daerah demi mensukseskan program strategis nasional yaitu Satu Data Indonesia. Melalui integrasi data yang valid kita dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diwaspadai bersama. Ancaman seperti kebocoran data, pencurian identitas, pemalsuan dokumen digital hingga serangan siber berskala besar menjadi risiko yang harus diantisipasi.

Safrizal menilai peningkatan literasi keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh aparatur pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, setiap pegawai dapat berperan dalam menjaga keamanan sistem dan data pemerintahan.

“Di era keterbukaan informasi, ancaman siber seperti ransomware, malware dan phishing terhadap server pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Karena itu, seluruh aparatur harus meningkatkan kewaspadaan dalam penggunaan teknologi digital,” katanya.

Melalui workshop tersebut, Safrizal berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam lingkungan kerja masing-masing. Ia menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan.

“Melalui workshop ini kami menginstruksikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti rangkaian acara dengan serius, demi mencapai tiga target utama keamanan informasi kita, yaitu membangun kultur kewaspadaan digital, menerapkan proteksi digital secara disiplin dan konsisten serta menjamin integritas dan kerahasiaan data negara,” tutup Safrizal.