RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Aula Cut Nyak Dhien Bapperida Aceh Barat, Kamis, 4 Juni 2026, guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., itu dihadiri unsur pemerintah daerah, camat, serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran.

Rapat tersebut turut didampingi Plt Kepala Bapperida Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH.

Dalam pemaparannya, Wistha Nowar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi riil calon penerima manfaat.

Menurut Wistha, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diverifikasi kembali guna menentukan skala prioritas pembangunan rumah, mulai dari Prioritas 1, Prioritas 2, hingga Prioritas 3 pada masing-masing kecamatan. Penetapan prioritas ini dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi riil yang ditemukan di lapangan," ujar Wistha Nowar.

Ia mengatakan proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim pada masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan.

Wistha menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan.

"Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan bidang perumahan, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan aman," katanya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap hasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Langkah ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan layak. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program RTLH juga diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Aceh Barat.