RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM menilai polemik terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi momentum penting untuk memperbaiki validitas data penerima layanan kesehatan di Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan Tarmizi saat memimpin rapat terkait JKA di ruang rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat, Senin, 18 Mei 2026.

Ia mengapresiasi keputusan Gubernur Muzakir Manaf yang mencabut Pergub JKA setelah mendengar berbagai aspirasi masyarakat.

Menurutnya, persoalan utama dalam pelaksanaan program tersebut terletak pada validitas data desil masyarakat yang masih memerlukan pemutakhiran secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pelatihan operator hingga membuka posko pengaduan untuk masyarakat.

Namun, hingga batas waktu yang diberikan, proses pemutakhiran data baru mencapai sekitar 50 persen. Tarmizi menyebut proses tersebut kemungkinan akan terus berlanjut hingga triwulan ketiga tahun ini sebelum data benar-benar dinyatakan valid.

“Data ini sangat penting. Hikmah dari polemik Pergub JKA adalah menjadi momentum memperbaiki data sehingga masyarakat juga semakin memahami pentingnya validitas data,” kata Tarmizi.

Ia menambahkan, dengan dicabutnya Pergub JKA, masyarakat kini tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap layanan kesehatan yang selama ini menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah juga memastikan proses pembaruan data tetap dilanjutkan demi mendukung ketepatan sasaran program kesehatan di masa mendatang.