RRI.CO.ID, Meulaboh – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Imran, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Senin, 11 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda Aceh Barat pada November 2025 lalu.

Imran yang juga bertugas sebagai Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera mengatakan dirinya mendapat mandat khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan percepatan penanganan pascabencana di wilayah Aceh.

“Kami ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian dan lembaga di pusat,” ujar Imran.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga meminta percepatan penyiapan data infrastruktur terdampak, mulai dari jembatan, jalan, daerah aliran sungai (DAS), irigasi, hingga kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Menurutnya, pemerintah daerah diminta memastikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan huntap telah bersih dan tidak bermasalah sebelum diajukan kepada kementerian terkait.

Selain itu, Imran juga menyoroti pentingnya pengaktifan kembali posko darurat bencana guna mempermudah konsolidasi data penanganan pascabencana.

“Saya melihat di Desa Jambak penanganan DAS masih bersifat sementara dan hanya menggunakan anggaran kabupaten. Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lebih besar saat musim hujan,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Tim Satgas juga melihat kondisi jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pante Ceureumen yang dinilai perlu segera diperbaiki agar akses transportasi masyarakat kembali normal.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengatakan Gampong Jambak menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat banjir besar pada akhir tahun lalu sehingga menjadi prioritas penanganan pemerintah.

“Tadi juga diminta mempercepat proses cetak sawah baru. Namun anggarannya saat ini masih melalui pemerintah provinsi dan kita masih menunggu hasil SID yang dikerjakan Balai di Medan bersama tim surveyor dari UTU,” ujar Tarmizi.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan Tim Satgas agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan optimal.