RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meski masih terdapat potensi kesalahan data menjelang pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadwalkan selesai Juli 2026. Hal ini disampaikan usai peluncuran posko pengaduan DTSEN di Kantor Keuchik Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Selasa, 5 Mei 2026.

“Kalau ada masyarakat sakit dan tidak punya biaya, tetap aman. Pemerintah akan mencari solusi agar masyarakat tetap terlindungi,” ujar Tarmizi.

Ia menjelaskan, dari sekitar 10 ribu masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10, potensi kesalahan data diperkirakan hanya sekitar dua persen atau sekitar 200 orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan rata-rata data kesehatan, hanya sekitar lima persen yang berpotensi mengalami kondisi sakit dalam periode tertentu.

“Artinya, potensi kasus yang benar-benar membutuhkan penanganan mendesak jumlahnya sangat kecil. Namun tetap kita antisipasi agar tidak ada masyarakat yang tidak tertangani,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan meskipun belum memiliki biaya saat itu. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi kasus darurat, termasuk kebutuhan operasi mendesak.

Tarmizi menegaskan, kondisi ini hanya bersifat sementara sebelum pembaruan data DTSEN selesai dilakukan. Setelah proses validasi dan pemutakhiran rampung, diharapkan tidak ada lagi kesalahan data yang berdampak pada layanan masyarakat.

Ia juga mengakui masih adanya kepanikan di tengah masyarakat akibat kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pendekatan langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar berbasis data.

“Seharusnya ini dijelaskan sejak awal agar masyarakat tidak panik. Sekarang kita turun langsung untuk menjelaskan, sehingga masyarakat paham dan tidak terpengaruh informasi yang tidak tepat,” ujarnya.