RRI.CO.ID, Banda Aceh - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Sabtu 2 Mei 2026 di halaman Kantor Gubernur Aceh berlangsung khidmat dan sarat makna. Agenda tahunan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan dimanfaatkan sebagai momentum refleksi sekaligus penegasan arah baru pendidikan, dari tataran kebijakan hingga implementasi nyata di ruang kelas.

Apel itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), unsur Forkopimda, organisasi pendidikan, serta para kepala sekolah, dewan guru, dan pelajar dari berbagai satuan pendidikan di Banda Aceh.

Dalam amanatnya, Fadhlullah menegaskan bahwa pendidikan tidak sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya memanusiakan manusia secara utuh.

Ia mengajak seluruh insan pendidikan menjadikan Hardiknas sebagai momentum memperkuat komitmen dalam membangun generasi yang beriman, berkarakter, dan berdaya saing.

“Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang utuh beriman, jujur, bertanggung jawab, dan berkepribadian,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kembali nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara melalui sistem among, asah, asih, asuh yang menempatkan kasih sayang dan pembinaan sebagai inti pembelajaran.

Lebih lanjut, Fadhlullah memaparkan arah kebijakan pendidikan nasional yang selaras dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama adalah penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) yang didukung lima kebijakan strategis.

Kelima kebijakan tersebut meliputi revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, peningkatan literasi dan numerasi, serta perluasan akses pendidikan inklusif. Data tahun 2025 menunjukkan lebih dari 16 ribu satuan pendidikan telah direvitalisasi, sementara ratusan ribu sekolah telah memanfaatkan perangkat digital dalam proses pembelajaran.

Pemerintah juga memberi perhatian pada kesejahteraan guru melalui peningkatan tunjangan sertifikasi dan bantuan pendidikan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik.