Azhari Cage Desak Aparat Tindak Tegas Kekerasan Warga Aceh di Jawa Barat

RRI.CO.ID, Jakarta – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, S.IP meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku dugaan kekerasan terhadap warga Aceh yang bekerja di SPPG Rajamandala Kulon 2, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permintaan tersebut disampaikan menyusul peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami Muhammad Khatami Maulana, seorang warga Aceh yang bertugas sebagai Kepala SPPG, pada Sabtu, 2 Mei 2026, sekitar pukul 20.45 WIB.

“Kita minta aparat keamanan menindak tegas. Jangan sampai kasus seperti ini terus terulang di masa depan,” ujar Azhari Cage di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban berada di area dapur bersama penanggung jawab dapur (PIC). Situasi berubah ketika dua pria yang datang menggunakan mobil tiba-tiba melakukan penyerangan.

Korban yang tidak mengetahui persoalan yang melatarbelakangi kedatangan pelaku, justru menjadi sasaran kekerasan setelah pelaku tidak menemukan pihak yang dituju. Meski korban telah memberikan penjelasan, pelaku tetap melakukan penganiayaan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan telah mendapatkan penanganan medis. Insiden ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pekerja serta pentingnya perlindungan hukum di lingkungan kerja.

Informasi awal menyebutkan, insiden tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pribadi antara pelaku dan pihak mitra kerja di luar aktivitas dapur. Selain itu, pelaku juga diduga berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian berlangsung.

Disebutkan pula, pelaku terdiri dari satu orang yang diduga oknum aparat dan satu warga sipil. Namun, informasi tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian setempat dan diharapkan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Azhari Cage menegaskan, pihaknya mengecam segala bentuk kekerasan dan mendesak agar proses hukum berjalan adil tanpa pandang bulu.

Ia juga menyoroti bahwa program makan bergizi gratis merupakan program nasional, sehingga segala bentuk gangguan terhadap pelaksanaannya harus ditindak tegas.

“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku,” katanya tegas.