RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK menggelar diskusi santai membahas isu strategis daerah di Pendopo Bupati, Kamis, 30 April 2026 malam, yang dihadiri Bupati, pimpinan dewan, ketua fraksi, dan komisi guna mencari solusi atas kondisi fiskal dan pembangunan daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang tepat di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Aceh Barat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka untuk bertukar gagasan terkait berbagai isu terkini yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah. “Kami jajaran pemerintah bersama DPRK duduk bersama membahas Aceh Barat dan update isu terkini, mulai dari geopolitik nasional hingga kondisi daerah,” ujarnya.

Menurut Tarmizi, kondisi fiskal daerah saat ini tergolong lemah sehingga membutuhkan langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan DPRK harus mampu menetapkan prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita harus cermat menentukan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal,” kata Tarmizi. Ia juga menambahkan bahwa strategi jangka panjang perlu disiapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Upaya tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.

Tarmizi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Melalui diskusi santai seperti ini, ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih terbuka dan konstruktif,” jelasnya.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai regulasi pemerintah. Kebijakan ini dinilai berpotensi mempengaruhi keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kita berupaya mencari solusi agar jangan sampai P3K menjadi korban karena keterbatasan anggaran, ini sedang kita rumuskan bersama,” ujar Tarmizi. Ia memastikan pemerintah daerah akan mencari jalan terbaik agar kebijakan tetap berpihak kepada tenaga kerja.

Dalam diskusi tersebut, para anggota DPRK juga turut memberikan pandangan terkait berbagai persoalan daerah serta solusi yang dapat ditempuh secara bersama. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun Aceh Barat yang lebih baik.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Dengan komunikasi yang intens, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.