RRI.CO.ID, Meulaboh - PT Pertamina memastikan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Aceh tetap aman di tengah fluktuasi harga energi yang terjadi secara global. Section Head CommRel Niaga Regional Sumbagut, M. Romi Bastian, menegaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

“Sementara untuk BBM subsidi seperti solar dan pertalite tidak mengalami kenaikan harga. Ini sesuai kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat, termasuk nelayan,” ujarnya dalam dialog interaktif di RRI Meulaboh, Kamis 23 April 2026.

Menurutnya, solar subsidi yang menjadi bahan bakar utama nelayan tetap disalurkan dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp 6.800 per liter. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas biaya operasional nelayan.

Pertamina juga terus berupaya menjaga ketersediaan stok BBM melalui penyaluran di SPBU dan SPBN yang telah ditunjuk, khususnya di wilayah pesisir. “Kami memastikan pasokan energi tetap tersedia. Nelayan tidak perlu khawatir selama mengikuti mekanisme yang berlaku,” kata Romi.

Ia menjelaskan, nelayan yang ingin mendapatkan BBM subsidi diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dinas terkait sebagai bentuk verifikasi agar penyaluran tepat sasaran. Selain itu, Pertamina bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait memperkuat pengawasan distribusi guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui verifikasi dokumen, pembatasan volume sesuai kebutuhan, hingga pemanfaatan sistem digital di sejumlah wilayah. “Kami juga membuka layanan pengaduan melalui Pertamina Call Center 135 agar masyarakat bisa melaporkan jika menemukan penyimpangan,” tambahnya.

Romi mengakui bahwa tantangan distribusi di lapangan masih ada, terutama di wilayah pesisir dan kondisi tertentu. Namun, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi berjalan optimal.

Ia juga mengimbau nelayan agar menggunakan BBM secara bijak dan sesuai peruntukan, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak. “Nelayan merupakan sektor prioritas. Karena itu, kami terus berkomitmen menjaga pasokan dan memastikan distribusi berjalan adil,” pungkasnya.