RRI.CO.ID, Meulaboh – Kabupaten Aceh Barat dilaporkan tidak menerima dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari Pemerintah Aceh meski terdampak banjir besar pada November 2025 lalu. Kondisi ini terjadi di Aceh Barat dan dinilai berpotensi membebani keuangan daerah serta menghambat pemulihan pascabencana.

Kerugian akibat bencana yang melanda wilayah tersebut mencapai sekitar Rp1,28 triliun. Namun, dana yang diterima daerah hanya sekitar Rp1 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Kondisi ini mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik Afrizal Abdul Rasyid. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi fiskal di tingkat provinsi.

“Kita memohon kepada Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi kembali dan reformulasi pembagian TKD,” ujar Afrizal, Senin, 20 April 2026. Ia menekankan pentingnya prioritas bagi daerah terdampak langsung bencana.

Menurutnya, pembagian anggaran harus mempertimbangkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia juga meminta agar indikator yang digunakan dalam penentuan alokasi dana dikaji ulang.

“Harus diprioritaskan kepada daerah yang terdampak langsung banjir tahun 2025 lalu,” katanya. Ia menilai pendekatan tersebut lebih adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Afrizal juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk aktif berkoordinasi. Komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh dinilai penting agar pembagian dana lebih proporsional.

“Idealnya ada komunikasi intensif agar pembagian TKD berjalan profesional dan proporsional,” ujarnya. Ia berharap langkah tersebut dapat memperjuangkan hak daerah.

Di sisi lain, kekecewaan juga datang dari masyarakat yang terdampak langsung bencana. Salah seorang warga Kecamatan Pante Ceureumen, Aduwina, menyampaikan kondisi yang masih dirasakan hingga kini.

“Sebagai masyarakat kami sangat kecewa, karena masih banyak korban yang belum difasilitasi,” ungkap Aduwina. Ia menyebut dampak bencana masih terlihat jelas di berbagai sektor.

Menurutnya, lahan pertanian yang rusak belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut berdampak pada perekonomian warga yang bergantung pada sektor tersebut.

“Banyak lahan pertanian yang sudah tidak dapat digunakan dan itu masih terlihat sampai sekarang,” katanya. Ia berharap ada perhatian serius dari pemerintah.

Masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Evaluasi dianggap penting untuk menghadirkan keadilan bagi daerah terdampak.

“Harapan kami ada keadilan bagi masyarakat Aceh Barat yang juga merasakan dampak bencana,” tutupnya. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada korban bencana.

Hingga saat ini, polemik terkait pembagian TKD tambahan masih menjadi perhatian publik. Keputusan pemerintah diharapkan dapat segera memberikan solusi bagi daerah yang membutuhkan.