RRI.CO.ID, Meulaboh - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh menyerukan perjuangan kolektif seluruh elemen masyarakat untuk mengawal perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Seruan itu disampaikan menyusul keputusan Badan Legislasi DPR RI yang menyepakati pembahasan perpanjangan Dana Otsus Aceh dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Rabu, 16 April 2026.

Ketua HMI Cabang Meulaboh, Anwar Efendi, menilai keputusan Baleg DPR RI menjadi momentum strategis bagi keberlanjutan pembangunan Aceh dalam jangka panjang. Menurutnya, Dana Otsus bukan hanya menyangkut aspek fiskal, tetapi juga masa depan Aceh.

“Dana Otsus Aceh adalah instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, penguatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal masa depan Aceh 20 tahun ke depan,” ujar Anwar.

Ia menegaskan, seluruh elemen masyarakat Aceh perlu bersatu mengawal proses pembahasan hingga pengesahan revisi regulasi tersebut. Menurut Anwar, perjuangan itu tidak boleh berhenti pada tataran wacana politik semata.

HMI Meulaboh juga mengajak mahasiswa, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, legislatif, hingga para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengawal perjuangan tersebut sampai tuntas.

Selain itu, Anwar menilai Dana Otsus merupakan salah satu solusi konkret untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di Aceh, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga keterbatasan fiskal daerah.

“Bila dikelola dengan benar, transparan, dan berpihak kepada rakyat, Dana Otsus adalah solusi nyata bagi banyak persoalan Aceh. Karena itu, perjuangan hari ini bukan hanya memperpanjang dana, tetapi memastikan penggunaannya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” katanya.

HMI Cabang Meulaboh juga meminta Pemerintah Aceh dan seluruh wakil rakyat asal Aceh di tingkat nasional untuk memastikan perpanjangan Dana Otsus disertai skema anggaran yang proporsional. Menurut Anwar, skema terbaik dibutuhkan agar percepatan pembangunan dan pemulihan ketertinggalan di Aceh dapat berjalan optimal.

“Ini bukan agenda elit, ini agenda masa depan Aceh. Jika kita lengah hari ini, maka generasi Aceh 20 tahun mendatang yang akan menanggung akibatnya,” ujar Anwar.