RRI.CO.ID, Blangpidie - Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Zaman Akli, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Tgk. Dikila, Gedung Bapperida Aceh Barat Daya, Rabu, 15 April 2026.

Musrenbang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kepala Bapperida Aceh Barat Daya, Sufrinaldi, mengatakan pihaknya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian agar setiap program pembangunan memiliki sinergi dan harmonisasi.

Menurutnya, penyelesaian isu prioritas seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi harus dilakukan secara konvergen agar hasil pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, tujuan Musrenbang RKPD 2027 adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menetapkan prioritas pembangunan, serta menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Dalam sambutannya, Zaman Akli menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyusunan RKPD 2027 adalah prioritas, kualitas, dan manfaat.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, pastikan setiap rupiah anggaran berorientasi pada hasil nyata. Pembangunan infrastruktur jalan harus mempermudah akses petani dari lahan produksi menuju pasar. Program pertanian dan perikanan pun harus memberikan nilai tambah melalui teknologi yang mampu mengangkat derajat ekonomi rakyat,” ujar Zaman Akli.

Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD 2027 adalah peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.

Empat sasaran utama pembangunan yang ditetapkan meliputi peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan sejumlah proyek strategis, di antaranya penyelesaian pasar modern dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat pusat ekonomi rakyat.

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut perwakilan Bappeda Aceh, Taufiqrrahman, Wakil Ketua DPRK Abdya, Mustiari, Sekretaris Daerah Aceh Barat Daya, Amrizal, seluruh SKPK, serta unsur lembaga swadaya masyarakat.