RRI.CO.ID, Meulaboh – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mengirimkan Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2026 terkait dampak PLTU batubara di Sumatera. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat pertama yang dikirim 11 Maret 2026 namun belum mendapat respons dari pihak Istana.

"Pengiriman surat kedua tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat Sumatera terhadap pemerintah pusat. Mereka menuntut tindakan tegas atas dugaan kejahatan lingkungan akibat operasional PLTU batubara," ujar Konsolidator STuEB, Ali Akbar, dalam siaran persnya, Minggu 12 April 2026.

Dalam surat tersebut, bahwa Sumatera tidak boleh terus dijadikan zona tumbal energi kotor. Kondisi ini dinilai telah mengorbankan manusia dan lingkungan demi kepentingan segelintir pihak.

Koalisi juga menyebut daratan dan lautan Sumatera berada dalam kondisi darurat ekologis. Hal ini dipicu oleh aktivitas industri batubara yang dinilai merusak ekosistem secara luas.

Berbagai dampak lingkungan disebutkan, mulai dari pencemaran limbah FABA hingga emisi udara beracun. Dampak tersebut turut mengancam kesehatan masyarakat serta merusak sumber penghidupan nelayan dan petani.

Hasil pemantauan STuEB pada Maret 2026 di delapan provinsi menunjukkan dampak PLTU terus meningkat. Temuan ini memperlihatkan adanya pola kerusakan ruang hidup yang terjadi secara sistematis.

Konsolidator STuEB, Ali Akbar, menyebut surat kedua ini sebagai bentuk pengingat kepada Presiden. Ia menilai pemerintah perlu segera merespons kondisi yang terjadi di Sumatera.

“Surat kedua ini bertujuan mengingatkan kembali Presiden agar segera mengambil tindakan,” kata Ali. Ia menambahkan bahwa masyarakat menunggu keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini.

Sementara itu, Cimbyo Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia mengungkap temuan di Bengkulu. Ia menyebut adanya kenaikan suhu air laut akibat pembuangan limbah PLTU.

“Pembuangan air bahang menyebabkan kenaikan suhu lebih dari dua derajat dan merusak ekosistem terumbu karang,” ujarnya. Ia juga menyebut hilangnya sejumlah spesies dan rendahnya tutupan karang hidup.

Rahmat Syukur dari Apel Green Aceh menyoroti dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut adanya peningkatan kasus ISPA di wilayah sekitar PLTU.

“Ini bukan sekadar pencemaran lingkungan, tapi sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat,” kata Rahmat. Ia menegaskan warga terpapar polusi setiap hari tanpa perlindungan memadai.

Temuan lain menunjukkan aktivitas limbah FABA dilakukan tanpa standar pengamanan. Kondisi ini berpotensi menyebarkan debu berbahaya ke lingkungan sekitar.

Selain itu, terpantau asap kekuningan dari cerobong PLTU yang diduga mengandung partikel berbahaya. Warga pun mengeluhkan berbagai penyakit seperti batuk, penyakit kulit, hingga gangguan pernapasan.

Aji Surya Abdi dari Srikandi Lestari menyoroti dampak terhadap nelayan dan petani di Sumatera Utara. Ia menyebut aktivitas PLTU mengganggu jalur tangkap dan hasil panen.

“Nelayan kesulitan menentukan jalur tangkap dan petani mengalami penurunan hasil panen,” katanya. Kondisi ini memperburuk ekonomi masyarakat setempat.

Wilton Panggabean dari LBH Pekanbaru juga mengungkap dampak infrastruktur. Ia menyebut adanya SUTT yang melintasi permukiman warga.

“Warga melihat percikan listrik dan beberapa alat elektronik mengalami kerusakan,” ujarnya. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak PLTU.

Sementara itu, Sadzili dari LBH Bandar Lampung menyoroti kerusakan jalan akibat aktivitas batubara. Ia menyebut jalur distribusi batubara merusak akses masyarakat.

“Jalan rusak parah dan nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan,” katanya. Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.

Diki Rafiqi dari LBH Padang menyebut warga hidup di bawah paparan debu batubara. Ia menilai kondisi ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

“Energi yang katanya murah justru dibayar mahal oleh masyarakat dengan kesehatan dan lingkungan,” ujarnya. Ia menyoroti anak-anak yang terpapar debu hingga ke dalam rumah.

Melia Santry dari Yayasan Anak Padi menambahkan dampak pada sektor pertanian di Sumatera Selatan. Ia menyebut petani mengalami penurunan hasil panen hingga lebih dari 50 persen.

“Ini menjadi keluhan serius bagi warga yang bergantung pada pertanian,” kata Melia. Ia berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Atas berbagai temuan tersebut, STuEB menilai narasi batubara sebagai energi murah tidak sesuai kenyataan. Mereka menegaskan bahwa biaya yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar dibanding manfaatnya.