RRI.CO.ID, Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) kepada tiga pejabat strategis di Pendopo Bupati Aceh Barat, Rabu, 1 April 2026. Penyerahan ini dilakukan kepada Tarfin, S.Sos sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hendra Saputra, S.Pd sebagai Plt Sekretaris Dinas Dayah, serta Safran Jauhari, SE sebagai Plt Sekretaris BPKD.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum dan sejumlah kepala SKPK di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Penyerahan SK ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ia juga mengingatkan pejabat baru untuk siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Tantangan ke depan semakin besar, bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat,” ujar Tarmizi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional terkait pembatasan belanja pegawai harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran.

“Mulai 1 Januari, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen, sehingga kita harus bekerja lebih kreatif dan efisien,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyinggung isu penyesuaian formasi P3K yang sedang menjadi perhatian nasional. Ia memastikan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi agar tidak membebani keuangan daerah.

Tarmizi meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menghadirkan program yang tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dengan dana yang terbatas, kita harus tetap mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat melalui kerja yang efektif dan terukur,” katanya.

Khusus kepada Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, ia menyoroti pentingnya hilirisasi produk perikanan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir.

“Produk perikanan harus diolah agar memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sektor dayah, Bupati meminta adanya integrasi program yang lebih kuat. Ia berharap kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

“Program dayah harus mampu menyatukan seluruh elemen dan mendorong penguatan kelembagaan secara menyeluruh,” jelasnya.

Untuk pengelolaan keuangan daerah, Bupati menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tidak memberatkan masyarakat.

“PAD harus meningkat, tetapi jangan sampai membebani rakyat. Kita butuh inovasi yang bijak,” pesannya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Aceh Barat menilai stabilitas pemerintahan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan daerah. Ia menyebut sinergi antarorganisasi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana.

“Koordinasi yang baik antarinstansi akan memperkuat respon daerah dalam menghadapi situasi darurat maupun pelayanan publik,” ujar Kalaksa BPBD Aceh Barat.

Di akhir kegiatan, Bupati Tarmizi berharap para pejabat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar tugas, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan Aceh Barat,” pungkasnya.