RRI.CO.ID, Aceh Selatan - Dinamika politik daerah kerap diwarnai berbagai manuver kekuasaan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan. Namun situasi berbeda terlihat di Kabupaten Aceh Selatan saat Bupati Mirwan MS menjalani masa penonaktifan selama tiga bulan akibat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kondisi yang bagi sebagian politisi dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi politik, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis justru memilih untuk tidak melakukan manuver kekuasaan dan tetap menjaga komitmen politiknya.

Selama masa penonaktifan tersebut, Baital Mukadis ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia tetap berpegang pada arah kebijakan serta program pembangunan yang sebelumnya telah disepakati bersama Bupati Mirwan MS.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi dan loyalitas politik di tengah dinamika kekuasaan yang kerap diwarnai kepentingan pragmatis.

Aktivis muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mengapresiasi langkah yang diambil Baital Mukadis dalam menghadapi situasi politik tersebut. Menurutnya, keputusan untuk tidak melakukan manuver politik menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik sekaligus komitmen menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

“Saya mengapresiasi sikap Baital Mukadis dalam dinamika politik yang terjadi saat Bupati Aceh Selatan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ia mampu menjaga stabilitas politik daerah,” kata Tonicko, Sabtu, 14 Maret 2026.

Ia juga menilai keteguhan Baital Mukadis dalam menjaga kesetiaan kepada Mirwan MS menjadi contoh integritas dalam dunia politik.

“Keteguhannya menjaga kesetiaan kepada Haji Mirwan menjadi contoh bahwa masih ada figur yang berintegritas dalam politik, di tengah anggapan bahwa politik sering kali identik dengan pragmatisme,” ujarnya.

Tonicko menambahkan, sikap tersebut menjadi catatan penting bagi masyarakat Aceh Selatan dalam menilai dinamika politik lokal. Menurutnya, di tengah peluang melakukan manuver kekuasaan, pilihan untuk tetap menjaga stabilitas pemerintahan mencerminkan integritas kepemimpinan.

“Hal ini menjadi pembelajaran penting tentang kesetiaan dan integritas kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Tonicko Anggara.