RRI.CO.ID, Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Gampong terbaik se-Aceh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, kepada Bupati Aceh Jaya, Safwandi, di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Selasa, 3 Maret 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama pemerintah gampong dalam menghadirkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Program Posbankum dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum secara lebih mudah dan merata.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan serta pendampingan pelaporan Posbankum Gampong. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat tata kelola dan sistem pelaporan agar lebih tertib, transparan, serta akuntabel.

Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur gampong, serta para pendamping hukum.

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur gampong, dan para pendamping hukum yang selama ini aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Safwandi.

Menurutnya, keberadaan Posbankum di tingkat gampong telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Layanan tersebut terutama membantu warga kurang mampu dan kelompok rentan dalam mendapatkan akses keadilan.

Ia menegaskan penghargaan yang diterima bukanlah tujuan akhir bagi pemerintah daerah. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Safwandi juga menjelaskan bahwa Posbankum Gampong memiliki fungsi yang cukup luas dalam pelayanan masyarakat. Selain sebagai tempat konsultasi hukum, Posbankum juga menjadi ruang edukasi, mediasi, serta pendampingan dalam penyelesaian persoalan masyarakat secara adil.

Bupati turut menekankan pentingnya sistem pelaporan yang tertib dan berbasis data dalam pengelolaan Posbankum. Dokumentasi yang baik dinilai akan memudahkan pemerintah daerah melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Meurah Budiman, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membentuk dan memperkuat Posbankum Gampong. Ia berharap pengelolaan Posbankum di Aceh Jaya terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Aceh.