RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam rapat itu, Fadhlullah menegaskan kebutuhan hunian tetap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia. Berdasarkan data kebutuhan sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit, dengan kategori rusak berat dan hilang sebanyak 97.936 unit.

Sementara itu, rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026 baru terealisasi 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan Rencana Aksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan huntap di Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.

“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Fadhlullah.

Wagub juga meminta pembangunan dilakukan melalui skema konstruksi paralel, sehingga proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dapat berjalan secara simultan. Ia turut mendorong penugasan langsung BUMN Karya agar percepatan pembangunan dilakukan dengan pola cluster construction.

Selain itu, Fadhlullah menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.

Dalam pertemuan itu, Wagub turut memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara. Di Aceh Tamiang direncanakan pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, sementara di Aceh Utara ratusan unit rumah masih dalam tahap pembersihan lahan dan finalisasi pembebasan lahan.

Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) maupun tenda dapat segera menempati rumah permanen.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.