RRI.CO.ID, Meulaboh - Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono dan Kepala KPP Pratama Meulaboh Hari Santoso menghadiri pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, Senin, 9 Februari 2026.

Satgas yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, serta Kementerian Keuangan itu dikukuhkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi. Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Edy Juanda ditetapkan sebagai ketua.

Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menyampaikan pembentukan Satgas tersebut sebagai langkah strategis menyikapi berkurangnya dana transfer pusat ke daerah. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD.

“Satgas ini sesuai arahan Presiden agar daerah tidak lagi bergantung pada dana transfer. Semua potensi yang ada harus kita genjot bersama,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan, Satgas akan melakukan pemetaan sektor-sektor yang memiliki peluang peningkatan pendapatan, kemudian dilanjutkan dengan langkah eksekusi di lapangan. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan regulasi pendukung agar target peningkatan PAD dapat tercapai.

Sebagai bagian dari otoritas fiskal, Kementerian Keuangan turut terlibat dalam tim pengawasan dan pemantauan. Kepala KPPN Meulaboh ditunjuk sebagai wakil koordinator, sedangkan Kepala KPP Pratama Meulaboh menjadi anggota.

Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono mengatakan, optimalisasi PAD merupakan keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Aceh Barat masih berada pada kategori rendah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bupati membentuk Satgas ini. Salah satu strategi yang bisa didorong adalah penguatan BUMD sebagai sumber PAD, dan Kementerian Keuangan siap bekerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Meulaboh Hari Santoso menilai peningkatan PAD membutuhkan penguatan pengawasan serta sinergi antarinstansi, baik pusat maupun daerah. Ia menegaskan pihaknya siap memberikan asistensi untuk menggali potensi pajak daerah.

“Sumber PAD Aceh Barat cukup banyak, namun belum tergarap optimal. Ini momentum bagi daerah untuk berbenah dan memaksimalkan penerimaan,” kata Hari.

Melalui Satgas tersebut, diharapkan Aceh Barat mampu memperkuat kapasitas fiskal dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.