RRI.CO.ID, Banda Aceh – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menggelar Rapat Konsolidasi Perdana pada Rabu 28Januari 2026, pascaditerbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rapat konsolidasi tersebut secara khusus membahas klaster infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai, termasuk irigasi, daerah aliran sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, dan sumur bor. Kegiatan berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh.

Rapat dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Aceh, DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta kepala Bappeda, kepala dinas PU, dan kepala dinas pengairan dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Safrizal ZA menegaskan pentingnya validasi data mulai dari pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), hingga rencana aksi yang telah disusun. Menurutnya, pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat harus jelas agar pelaksanaan di lapangan dapat dipercepat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Wida Nurfaida, menyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 personel, mengerahkan 44.954 pekerja yang sebagian besar tenaga lokal melalui skema padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana di Sumatra. Untuk Aceh, Kementerian PU mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp39,49 triliun dengan prinsip build back better.

Berdasarkan data Posko Satgas Wilayah Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan dan 1.091 unit jembatan permanen. Selain itu, terdapat 59 unit jembatan bailey serta ratusan infrastruktur sungai yang masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Safrizal menegaskan, sinergi lintas sektor, satu data, dan percepatan pengambilan keputusan menjadi kunci agar penanganan pascabencana di Aceh berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.