RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Dr. Safaruddin, S.Sos., MSP melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Amrizal membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Abdya Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Dikilla Bappeda Abdya, Selasa, 27 Januari 2026.

Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimkab, para kepala SKPK, serta undangan dari berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

Plt Sekda Amrizal mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari rancangan awal RKPD yang bertujuan menjaring masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan. Proses tersebut, kata dia, dilakukan agar arah kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Hal ini sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan kewajiban konstitusional untuk menjaring aspirasi masyarakat pada tahap awal penyusunan RKPD,” ujar Amrizal.

Ia menjelaskan, forum ini memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan, menyelaraskan usulan dengan kemampuan anggaran dan prioritas daerah, membangun kesepakatan program prioritas 2027, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan.

Menurut Amrizal, seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 yang mengarah pada visi pembangunan daerah, yakni “Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam delapan misi utama pembangunan daerah.

Kedelapan misi itu meliputi peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan identitas budaya, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur terintegrasi, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, pemberdayaan perempuan dan pemuda, penguatan sektor produksi unggulan, serta reformasi birokrasi berbasis digital.

Tema strategis RKPD Abdya Tahun 2027 mengusung peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.

Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas sentra produksi melalui jalan dan jembatan desa, percepatan telekomunikasi di wilayah terpencil, serta pengembangan energi ramah lingkungan. Selain itu, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan juga menjadi fokus melalui pelatihan keterampilan dan penguatan BUMDes.

Pemerintah daerah juga mendorong modernisasi alat mesin pertanian, sistem irigasi, serta inovasi pengolahan hasil melalui kolaborasi riset agar komoditas daerah memiliki daya saing. Penguatan UMKM dan wirausaha muda melalui digitalisasi pemasaran dan manajemen usaha turut menjadi sasaran utama.

Amrizal menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif, dengan memastikan program ekonomi menjangkau rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta masyarakat terdampak bencana.

“Melalui forum ini kami mengharapkan masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Kami juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ucapnya.