KBRN, Jakarta: Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidikan Vokasi. Khususnya, dalam menghadapi transformasi pekerjaan di era modern.

"Dengan kata lain, kita semua di ruangan ini tentunya dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika tidak, maka akan ada risiko sebagian besar angkatan kerja tertinggal oleh transformasi besar yang sedang berlangsung," kata Hetifah Sjaifudian kepada wartawan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Hetifah menekankan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu ujung tombak untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan menjadi tanggung jawab besar negara. Menurut Hetifah, LKP selaku pelaksana kegiatan pendidikan informal dan nonformal di Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan yang strategis.

"Tentu saja penyesuaian kurikulum supaya lebih relevan dan tentu saja materi-materi baru seperti digital skill, data literacy, keamanan cyber, pemanfaatan AI, maupun keterampilan wirausaha. Khususnya, berbasis digital menjadi sangat diminati," ucap Hetifah.

Karena itu, Hetifah menekankan pentingnya penguatan instruktur pada pendidikan Vokasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM vokasi di Indonesia. Demikian, lanjut kata Hetifah, LKP perlu menyediakan program pelatihan ulang bagi pekerja-pekerja yang terdampak disrupsi.

"Kami di DPR RI ingin agar kelembagaan terkait pendidikan nonformal ini terus ditata dan diperkuat. Kami ingin agar instruktur juga dipastikan bahwa mereka pendidik yang memiliki hak untuk terus diasah kompetensinya,“ ucap Hetifah.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan pelatihan ini dilaksanakan di 70 lokasi dengan delapan bidang keterampilan. Mulai dari desain grafis, pemasaran digital, aplikasi perkantoran, tata rambut, barista, teknik motor konvensional, teknik motor listrik, serta tata busana.

“Keberhasilan program ini tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga, diperlukan dukungan baik dari pemerintah daerah, dunia kerja dan organisasi mitra serta masyarakat luas. Semoga upaya kita bersama membawa manfaat yang lebih besar untuk penguatan pendidikan vokasi di Indonesia,” kata Tatang.