KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta agar standar operasional prosedur (SOP) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat. Ia menolak wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka peluang akan pemidanaan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini disampaikan Yahya menyusul maraknya kasus keracunan makanan MBG di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai, akar masalah justru ada pada tata kelola, dalam hal ini ahli gizi yang ditugaskan di dapur MBG.

"Ahli gizi yang ditugaskan di dapur MBG harus menjadi garda terdepan dalam memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman. Jika ada insiden keracunan, evaluasi harus dimulai dari peran mereka," kata YZ, panggilan akrabnya, Minggu (28/9/2025).

Ia menekankan, bahwa selain mengejar target kuantitas, BGN harus mawas terhadap aspek kualitas dan keamanan pangan. "Karena itu, saya menolak ada kriminalisasi terhadap SPPG yang bermasalah,” ujar Legislator asal Dapil Jatim VIII itu.

"Ini bukan soal mencari kambing hitam, tapi memastikan bahwa setiap orang bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dan tidak abai terhadap tugad profesionalnya," kata politisi senior Golkar itu.

Menurut YZ, ketimbang mempidanakan petugas SPPG, langkah yang lebih mendesak dilakukan adalah memperbaiki sistem. Khususnya, standar operasional prosedur (SOP), serta memperketat pengawasan di lapangan.

Sebab, menurutnya, SPPG sebagai mitra pelaksana program berbentuk yayasan dengan kondisi dan pemahaman yang sangat bervariasi terhadap standar keamanan pangan. “Perbaiki dulu sistem dan SOP-nya, lakukan pengawasan yang ketat di lapangan," ucap YZ.

"Karena, SPPG itu bentuknya yayasan. Jadi sangat bervariasi kondisi dan pemahamannya soal keamanan pangan,” katanya menambahkan.

Namun demikian, YZ juga mendukung kebijakan agar SPPG yang terindikasi bermasalah dihentikan sementara operasinya. Tentu sambil menunggu hasil investigasi yang komprehensif.

"Tapi, BGN juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap korban. Terlebih, BGN telah menempatkan ahli gizi di setiap dapur MBG," ujarnya.

Karenanya, YZ meminta dilakukan evaluasi dan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab utama terjadinya kasus keracunan. "Bila semua itu sudah dilakukan, saya yakin tidak akan ada keracunan lagi di masa mendatang,” kata politisi asal Pulau Bawean itu.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggencarkan pelatihan untuk Petugas Penjamah Pangan SPPG. Pada Minggu (28/9/2025), BGN menggelar pelatihan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas SPPG dalam rangka mitigasi mencegah keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami memberikan pemahaman kepada relawan, ahli gizi, serta petugas mengenai tata kelola penyediaan makanan pada dapur SPPG," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Enny Indarti, Minggu (28/9/2025). (Puspem)