KBRN, Jakarta : Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, meminta kepala daerah agar tidak bersikap diskriminatif terhadap tenaga honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, banyak kendala yang dialami tenaga honorer, seperti ketiadaan formasi, ketatnya persaingan akibat kuota terbatas, serta kalah nilai dibandingkan honorer baru.

“Bayangkan, ada yang telah bekerja sebagai tenaga honorer selama 10, 15, hingga 20 tahun, tetapi gagal menjadi PPPK karena ketiadaan formasi dan kuota yang terbatas,” ujar Azhari Cage kepada wartawan, Minggu (19/1/2025). Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi persoalan serius dan seperti bom waktu yang harus segera diatasi.

Azhari juga menyoroti kesalahan kepala daerah yang tidak mendaftarkan kuota dan formasi sesuai kebutuhan tenaga honorer di daerah masing-masing. “Padahal, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat sudah menyediakan formasi dan kuota, tetapi banyak kepala daerah yang hanya mendaftarkan sebagian kecil dari jumlah honorer yang ada,” ucapnya menegaskan.

Sebagai contoh, ia menyebutkan data di Kabupaten Aceh Utara, di mana terdapat 6.340 tenaga honorer, tetapi hanya 1.110 yang didaftarkan untuk formasi PPPK. Akibatnya, sebanyak 5.230 tenaga honorer tidak memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK, yang dinilai sebagai bentuk kelalaian kepala daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Menurut Azhari, perlakuan seperti ini sangat tidak adil dan merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia pun mengusulkan agar tenaga honorer yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun diangkat secara otomatis menjadi PPPK, mengingat lamanya pengabdian mereka.

Selain itu, ia berharap pemerintah pusat, seperti Kemenpan RB, Mendagri, dan BKN, dapat memberikan solusi yang adil dan komprehensif terhadap permasalahan ini. “Maraknya demo para honorer di berbagai daerah harus dijawab dengan kebijakan yang berkeadilan dan solutif,” kata Azhari mengakhiri.