Aceh Jaya Perkuat Koordinasi Hadapi Lonjakan Kasus Malaria

RRI.CO.ID, Calang – Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, SE, secara resmi membuka Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pemeliharaan Eliminasi Malaria. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Aceh Jaya, Rabu 12 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam merespons lonjakan kasus malaria yang terjadi di kawasan tambang rakyat sekaligus menjaga status eliminasi malaria yang telah dicapai daerah tersebut.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan komitmen dan langkah penanganan terhadap meningkatnya penularan malaria, khususnya di wilayah yang menjadi pusat aktivitas pertambangan rakyat.

Wakil Bupati Aceh Jaya memimpin jalannya advokasi sekaligus memberikan arahan kepada seluruh unsur terkait agar penanganan malaria dilakukan secara terpadu, cepat dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait, tokoh masyarakat dan pemuka adat, serta jajaran Dinas Kesehatan Aceh Jaya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk memperkuat penanganan malaria, mulai dari aspek kesehatan, pengawasan aktivitas di lapangan, penegakan regulasi hingga edukasi kepada masyarakat dan para pekerja tambang.

Dalam pemaparan Dinas Kesehatan Aceh Jaya disebutkan, hingga Juli 2026 telah ditemukan 56 kasus positif malaria. Seluruh klaster kasus baru tersebut dilaporkan terlokalisasi di wilayah tambang rakyat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penularan lokal atau indigenous yang masih aktif berpotensi mengancam status eliminasi malaria Kabupaten Aceh Jaya. Tanpa intervensi yang cepat dan tepat, tren penularan diperkirakan masih dapat mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, dr. Ferdiyan, menjelaskan pentingnya penguatan upaya deteksi dini, pengobatan secara tuntas serta pencegahan penularan di kawasan yang berisiko.

" Iya dengan adanya langkah cepat deteksi dini sehingga sebagai upaya meminalisir penularanya di kawasan yang tinggi pada kawasan kasus malaria itu ", tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Verra Aspriyanti, S.ST., MKM, selaku ketua panitia kegiatan, turut mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan dan tindak lanjut intervensi bersama lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah rencana tindak lanjut (RTL). Salah satunya, Wakil Bupati menginstruksikan SKPK terkait untuk memperketat pengawasan aspek kesehatan di lokasi tambang rakyat.

Dinas Kesehatan bersama unsur TNI/Polri juga akan melaksanakan skrining atau pemeriksaan darah secara massal di pintu masuk kawasan tambang sebagai upaya menemukan kasus secara dini dan memutus mata rantai penularan.

Selain itu, tokoh masyarakat dan pemuka adat diharapkan berperan aktif menggerakkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk serta memastikan para pekerja tambang menggunakan kelambu saat beristirahat.

Sebagai langkah penguatan layanan, pemerintah juga merencanakan penempatan pos kesehatan lapangan atau pos satelit darurat di kawasan strategis untuk mempercepat deteksi kasus, pemeriksaan serta pemberian pengobatan hingga tuntas bagi masyarakat maupun pekerja yang terinfeksi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan bahwa penanganan malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menekan angka kasus sekaligus mempertahankan status eliminasi malaria di Kabupaten Aceh Jaya.