RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kepercayaan publik menjadi ujian utama pemerintah dalam mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, keberhasilan penerapan AI dalam pemerintahan tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelas Nezar dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.
Nezar mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut membuat penerapan AI perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya adaptasi dalam pengembangan dan penerapan AI di sektor publik.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Nezar.
Ia menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, potensi tersebut baru memberikan nilai publik apabila teknologi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuhnya.
Menurut Nezar, penerapan AI di pemerintahan juga perlu didukung kelembagaan yang kompeten, tata kelola yang jelas, serta perlindungan terhadap masyarakat. Kolaborasi antarpihak menjadi bagian penting agar pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada kecanggihan sistem.
Ia menegaskan, tolok ukur utama implementasi AI dalam pemerintahan adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....