DPMPTSP Rakor dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik, Perkuat Layanan Masyarakat

RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan rakor tersebut dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM yang diwakili Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Kurdi, M.Sc, bersama Kepala DPMPTSP Aceh Barat, dan dalam kegiatan rapat tersebut juga hadir berbagai unsur jajaran terkait dari perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPP itu.

Plt Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi, M.Sc, yang menyampaikan arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi, menekankan pentingnya memperkuat publikasi dan pemanfaatan media sosial dalam memperkenalkan berbagai layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik.

"Menurutnya, keberadaan 21 gerai dengan 123 layanan perlu lebih dikenal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui berbagai jenis pelayanan yang dapat diakses melalui MPP," tuturnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Aceh Barat, Ifan Murdani, S.STP., M.Sc, mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Evaluasi ini kita lakukan untuk melihat kembali efektivitas pelayanan, menyamakan persepsi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, hal Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ifa

Saat ini, Mal Pelayanan Publik yang dikelola DPMPTSP Aceh Barat memiliki 21 gerai layanan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat. Secara keseluruhan, terdapat 123 jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pelayanan di MPP, termasuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.