RRI.CO.ID, Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP mengapresiasi langkah Gubernur Aceh yang telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya penataan data masyarakat penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat saat menanggapi perkembangan program jaminan Kesehatan Aceh pada kegiatan rapat koordinasi dengan intansi, lintas sektor di aula Teuku Umar setdakap Aceh barat Senin 18 Mei 2026.

Tarmizi, SP mengatakan, meskipun Pergub JKA telah dicabut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tetap terus melakukan verifikasi ulang terkait data desil masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan pemerintah dapat terakomodir dengan baik.

“Pemkab Aceh Barat terus melakukan pemutakhiran dan perbaikan data di lapangan sehingga berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Tarmizi SP.

Ia menjelaskan, untuk bantuan sosial (bansos), masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 menjadi prioritas penerima bantuan. Sementara untuk program rumah layak huni, penerima diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada Desil 1 sampai Desil 3.

Menurutnya, validasi dan verifikasi data menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi kendala di lapangan, terutama menyangkut pelayanan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga terus membuka ruang pengaduan dan koordinasi melalui aparatur gampong, kecamatan serta tim operator yang telah dibentuk guna mempercepat proses pembaruan data masyarakat.

“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya. Karena itu, perbaikan data terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati Aceh Barat juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat data yang belum sesuai agar dapat segera dilakukan perbaikan oleh petugas terkait.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Aceh Barat berharap seluruh program pemerintah baik di bidang kesehatan, bantuan sosial maupun rumah layak huni dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.