RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh menggelar rapat intensif pembahasan Draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Kamis 07 Mei 2026.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat payung hukum dan peta jalan perlindungan serta pemenuhan hak anak di Bumi Serambi Mekkah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala DPPPA Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Amrina Habibi, S.H., M.H., serta didampingi oleh jajaran pejabat fungsional di lingkungan Bidang PHA. Dalam arahannya, Amrina menekankan bahwa penyusunan RAD ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan setiap anak di Aceh mendapatkan haknya secara optimal dan terintegrasi.

"Penyusunan Pergub ini memerlukan masukan konstruktif dari seluruh stakeholder agar implementasi di lapangan nantinya tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan dinamika perlindungan anak saat ini," ujar Amrina

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam diskusi meliputi, sinkronisasi Program Penyelarasan target antara dinas teknis agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, Indikator Keberhasilan yaitu Penetapan parameter yang jelas dalam mengukur pemenuhan hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, hingga perlindungan khusus anak, Keberlanjutan Anggaran: Memastikan rencana aksi didukung oleh komitmen anggaran yang memadai di masing-masing instansi.

Melalui rapat ini, diharapkan draf Pergub RAD dapat segera difinalisasi untuk kemudian melewati tahapan harmonisasi hukum sebelum disahkan oleh Penjabat Gubernur Aceh. Kehadiran aturan ini nantinya akan menjadi kompas bagi seluruh SKPA dalam mewujudkan Aceh Layak Anak