RRI.CO.ID, Banda Aceh - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Aceh mengimbau seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Aceh untuk segera mengurus sertifikat halal sebelum batas akhir kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pada Oktober 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Reza Ferdian, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan bahwa sertifikat halal bukan hanya sekadar kewajiban regulasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar.
“Pelaku UMKM harus melihat sertifikasi halal sebagai peluang, bukan beban. Selain memenuhi aturan pemerintah, label halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar lokal maupun nasional,” ujar Reza dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, keberadaan sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu, UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dinilai lebih unggul dalam menjangkau pasar yang lebih luas.
Diskop UKM Aceh juga terus mendorong percepatan proses sertifikasi dengan memberikan pendampingan, sosialisasi, serta fasilitasi kepada para pelaku usaha. Upaya ini dilakukan agar tidak ada UMKM yang tertinggal dalam memenuhi kewajiban tersebut menjelang tenggat waktu.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing secara global. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memastikan produk-produk UMKM Aceh telah memenuhi standar halal yang diakui secara nasional.
“Jangan menunggu hingga mendekati batas waktu. Semakin cepat diurus, semakin baik bagi keberlangsungan usaha,” tegasnya.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan seluruh pelaku UMKM di Aceh dapat segera mengambil langkah proaktif untuk mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di masa mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....