RRI.CO.ID, Blangpidie - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 di lapangan Kantor Bupati setempat, Senin 27 April 2026.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Abdya, Amrizal, dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Abdya.

Dalam kesempatan itu, Amrizal membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkokoh komitmen dan peran pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian disampaikan dalam amanat tersebut.

Tahun ini, Hari Otonomi Daerah mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut mencerminkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mewujudkan cita-cita nasional melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama.

Beberapa langkah strategis yang disoroti antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah. Selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih ditemukan ketidaksinkronan program yang berujung pada tumpang tindih kegiatan dan rendahnya efektivitas pembangunan.

Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) juga menjadi perhatian. Birokrasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata yang berdampak bagi masyarakat, melalui tata kelola pemerintahan yang modern dan pemanfaatan teknologi terintegrasi.

Penguatan kemandirian fiskal daerah turut menjadi sorotan, mengingat masih tingginya ketergantungan sejumlah daerah terhadap dana transfer pusat yang membatasi ruang gerak pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Tak kalah penting, kolaborasi antar daerah juga dinilai krusial. Berbagai persoalan strategis seperti transportasi, lingkungan, hingga pengembangan ekonomi merupakan isu lintas wilayah yang membutuhkan kerja sama antardaerah.

Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, khususnya dalam akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.

Di tengah tantangan global, pemerintah daerah juga diminta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah, termasuk dalam menghadapi krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.

Sejumlah langkah strategis lain yang ditekankan meliputi upaya swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, penguatan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Mengakhiri amanatnya, Mendagri menyampaikan bahwa capaian otonomi daerah selama 30 tahun harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Tantangan yang dihadapi memang tidak mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis dapat menghadapinya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.