Komitmen Nyata Pengentasan Kemiskinan di Aceh Barat

RRI.CO.ID, Meulaboh – Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menuntaskan persoalan kemiskinan struktural kembali diuji. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, turun langsung ke lapangan meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah kecamatan, Kamis (19/3/2026), sekaligus mengirim pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat gampong.

Didampingi kepala dinas terkait dan para camat, Tarmizi menyisir sejumlah desa untuk memastikan intervensi pemerintah tidak berhenti pada wacana, tetapi hadir dalam bentuk tindakan nyata. Di Desa Pasi Jeut, Kecamatan Woyla, ia memastikan rumah seorang ibu dengan dua anak yatim kini telah teraliri listrik sebuah kebutuhan dasar yang sebelumnya terabaikan.

“Saya beri target 1x24 jam, dan hari ini sudah terealisasi. Negara tidak boleh abai terhadap kebutuhan dasar warganya,” tegas Tarmizi.

Peninjauan berlanjut ke Desa Pasi Mesjid, Kecamatan Meureubo. Di lokasi ini, realitas kemiskinan terlihat nyata. Sedikitnya lima unit RTLH ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, termasuk satu rumah yang dihuni empat jiwa dengan lantai batang pinang, dinding rumbia, dan struktur bangunan yang nyaris roboh.

Kondisi serupa juga ditemukan di Gampong Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon. Sebuah rumah yang telah ditempati sejak 2008 masih menggunakan dinding terpal plastik. Meski telah dilakukan perbaikan awal dengan pemasangan papan, kondisi tersebut dinilai belum layak untuk dihuni secara manusiawi.

Melihat fakta di lapangan, Tarmizi menegaskan bahwa penanganan RTLH bukan sekadar program rutin, melainkan agenda prioritas yang harus diselesaikan secara sistematis. Ia memastikan, usai Idul Fitri, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus lintas sektor untuk melakukan pendataan menyeluruh.

“Ini bukan lagi soal program, ini soal tanggung jawab. Kita tidak bisa bicara pembangunan jika masih ada warga tinggal di rumah yang tidak layak,” ujarnya dengan nada tegas.

Tim yang akan dipimpin Dinas Perkim dan Dinas Sosial tersebut akan bekerja sama dengan para camat untuk memetakan kondisi riil di lapangan. Sasaran utama adalah rumah warga dhuafa yang masih berlantai tanah, berdinding rumbia, tidak memiliki akses listrik, serta tanpa fasilitas sanitasi.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi juga menyampaikan kritik terbuka kepada aparatur gampong yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan kondisi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bergantung pada informasi yang viral di media sosial.

“Saya tidak ingin lagi mengetahui kondisi warga dari media sosial. Keuchik dan aparatur gampong harus hadir, aktif, dan bertanggung jawab memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian,” katanya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai menggeser pendekatan dari administratif ke pendekatan yang lebih responsif dan berbasis realitas lapangan. Di tengah momentum menjelang Idul Fitri, kehadiran negara diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling rentan, bukan sekadar menjadi narasi tahunan.