RRI.CO.Id. Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Hal ini sebagai perwujudan program Asta Cita.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Aceh Barat, Khairuzadi, SSTP, mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain menghasilkan produk dan jasa, keberadaan UMKM juga dinilai mampu membuka peluang kerja.
“Kontribusi UMKM di Kabupaten Aceh Barat memang sangat besar. Hampir di setiap event kabupaten kita mengikutsertakan UMKM,” ujar Khairuzadi dalam program dialog bersama Pro1 RRI Meulaboh, Rabu 12 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah melakukan sejumlah upaya untuk memperkuat UMKM, di antaranya pendataan pelaku usaha, pembinaan, pemberian bantuan pengembangan usaha, serta pelibatan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah.
Pelaku UMKM juga diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan manajemen serta tata kelola usaha.
Khairuzadi menyebutkan, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar pelaku UMKM mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Aceh Barat, Putra Sidi Murtaza, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu strategi yang perlu diperkuat oleh pelaku UMKM.
Menurutnya, pemasaran tidak lagi cukup mengandalkan metode konvensional. Pelaku usaha perlu memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.
“Produk kita juga perlu branding yang kuat dan promosi yang kuat. Kita harus ikut serta dalam pemasaran digital,” kata Putra.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah mengikutsertakan sejumlah pelaku UMKM dalam pelatihan digital, baik yang dilaksanakan di daerah maupun tingkat provinsi
Selain pemasaran, pemerintah juga berupaya memperluas akses permodalan melalui koordinasi dengan sektor perbankan dan perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial atau CSR.
Putra menjelaskan, pelaku UMKM dapat mengajukan usulan kepada dinas untuk kemudian diarahkan sesuai program dan sumber pembiayaan yang tersedia.
Dalam penyaluran bantuan pengembangan usaha, pemerintah daerah melakukan verifikasi terhadap calon penerima.
Putra mengatakan, petugas akan turun ke lapangan untuk memastikan usaha yang diajukan benar-benar ada, berjalan, dan membutuhkan dukungan.
“Jadi kita harus memastikan orang-orang yang menerima itu benar-benar orang yang menjalankan usahanya secara kontinu,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena keterbatasan jumlah bantuan yang tersedia. Pemerintah ingin memastikan dukungan diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas dinilai penting untuk membuka akses terhadap berbagai program pemerintah maupun peluang pemasaran yang lebih luas.
Khairuzadi mengatakan, untuk produk pangan, pelaku usaha juga perlu memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, termasuk izin PIRT, sertifikasi halal, dan izin BPOM untuk jenis usaha yang dipersyaratkan.
Sebagai bagian dari upaya memperluas pemasaran produk lokal, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga merencanakan pembangunan pusat galeri UMKM.
Galeri tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempromosikan produk unggulan daerah kepada masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar Aceh Barat
Pemerintah juga mendorong setiap kecamatan memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi identitas ekonomi daerah.
Khairuzadi mencontohkan produk berbahan nipah di Kecamatan Samatiga yang dapat dikembangkan menjadi produk pangan dan kerajinan.
Ia berharap penguatan UMKM dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, perbankan, serta pihak swasta.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....