KBRN, Meulaboh : Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pembiayaan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan turut berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui monitoring dan evaluasi pembiayaan KUR dan UMi di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2024, penyaluran pembiayaan KUR di wilayah kerja KPPN Meulaboh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue mencapai Rp549,9 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.540. Sementara itu, penyaluran UMi mencapai Rp31,5 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5.989.

“Pencapaian ini mencerminkan wujud komitmen dan dukungan pemerintah dalam mendorong UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” ujar Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, Rabu (19/3/2025).

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Nagan Raya tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi, mencapai Rp197,5 miliar. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan mendominasi dengan nilai Rp130 miliar atau sekitar 66 persen dari total penyaluran KUR di wilayah tersebut.

Di posisi kedua, Kabupaten Aceh Barat mencatatkan penyaluran sebesar Rp195,6 miliar. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang terbesar dengan Rp79,6 miliar atau sekitar 40,7 persen dari total KUR yang disalurkan.

Kabupaten Aceh Jaya berada di peringkat ketiga dengan penyaluran sebesar Rp102,8 miliar, didominasi oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp58,8 miliar atau sekitar 57,21 persen. Sementara itu, Kabupaten Simeulue mencatatkan penyaluran Rp53,9 miliar, dengan sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan mencapai Rp37,6 miliar atau sekitar 69,86 persen.

Secara regional, KPPN Meulaboh berkontribusi sebesar 11 persen terhadap total penyaluran UMi di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan peran strategis KPPN Meulaboh dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM yang membutuhkan akses permodalan dengan bunga rendah dan proses yang lebih sederhana.

Kabupaten Aceh Barat menempati posisi teratas dalam penyaluran UMi dengan total Rp12,4 miliar atau sekitar 39,38 persen dari total penyaluran UMi di wilayah Aceh. Kabupaten Nagan Raya menyusul dengan Rp9,6 miliar atau sekitar 30,41 persen. diikuti oleh Aceh Jaya sebesar Rp7,7 miliar atau sekitar 24,69 persen. Kabupaten Simeulue berada di posisi terakhir dengan penyaluran Rp1,7 miliar atau sekitar 5,52 persen

"Penyaluran pembiayaan KUR dan UMi ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah bagi UMKM agar dapat berkembang dan berdaya saing. Dengan akses permodalan yang lebih mudah, pelaku usaha dapat memperluas usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Linggo.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kementerian Keuangan terus memperluas jangkauan KUR dan UMi agar lebih banyak UMKM yang mendapatkan manfaat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUR dan UMi di masa mendatang.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan penyaluran KUR dan UMi tepat sasaran dan efektif, KPPN Meulaboh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dilakukan setiap triwulan melalui survei kredit program yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan sasaran penerima subsidi, serta dukungan pemerintah daerah terhadap KUR.

Selain itu, KPPN Meulaboh juga melakukan monitoring triwulanan terhadap penyaluran UMi, berupa pengecekan ketepatan data debitur dan survei nilai keekonomian debitur. Langkah ini penting untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro.

“Dengan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan pertumbuhan UMKM di daerah dapat mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah,” ucap Linggo.