RRI.CO.ID, Meulaboh - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN melalui pendampingan penyusunan Revisi Halaman III DIPA bagi satuan kerja mitra. Langkah ini dilakukan pada awal Tahun Anggaran 2026 agar perencanaan pelaksanaan program pemerintah berjalan terstruktur, akurat, dan tepat waktu.

Revisi Halaman III DIPA menjadi instrumen penting dalam menyusun rencana penarikan dana serta proyeksi kegiatan selama satu tahun anggaran. Perencanaan yang matang sejak awal diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program lebih terukur serta memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPPN Meulaboh berperan sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja. Artinya, KPPN tidak hanya memproses pencairan dana, tetapi juga memberikan pendampingan, analisis, serta rekomendasi guna meningkatkan kualitas tata kelola belanja negara.

Di wilayah kerjanya, KPPN Meulaboh membina 97 satuan kerja dengan total DIPA Pusat Efektif mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Nilai anggaran yang besar ini menuntut pengelolaan yang akuntabel agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui pendampingan tersebut, satuan kerja didorong menyusun rencana penarikan dana yang realistis sehingga arus kas dan progres kegiatan dapat terjaga. Dengan demikian, keterlambatan pelaksanaan anggaran yang berpotensi menghambat capaian output dapat dihindari.

Selain itu, perencanaan sejak awal tahun menjadi strategi penting untuk mencegah penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan yang merata diyakini mampu menjaga kualitas belanja sekaligus meningkatkan efektivitas program pemerintah.

Kegiatan pendampingan berlangsung dalam lima sesi pada 4 hingga 6 Februari 2026 di Mini TLC KPPN Meulaboh. Sebanyak 63 peserta hadir langsung, sementara 10 peserta dari satuan kerja di Simeulue mengikuti secara daring.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menekankan pentingnya tanggung jawab seluruh pejabat perbendaharaan dalam memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan output. “KPPN akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan sepanjang tahun,” ucapnya kepada RRI, Jumat, 13 Februari 2026.

Materi yang dibahas meliputi teknis penyusunan revisi, strategi rencana penarikan dana, hingga evaluasi pola serapan tahun sebelumnya. Sesi dialog juga dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan kendala sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran.

Meski pendampingan telah selesai, pengawalan terhadap kinerja anggaran akan terus dilakukan melalui sistem aplikasi keuangan negara. Dengan sinergi yang kuat antara KPPN dan satuan kerja, APBN diharapkan semakin efektif mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.