KBRN, Meulaboh: Manajer Area Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh, Bambang Frasetia, menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menempatkan dana sebesar Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia. Dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai segmen pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Aceh.

Menurut Bambang, keputusan pemerintah pusat menempatkan dana di BSI menjadi langkah positif mengingat tingginya akses masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah.

“Kami telah menyalurkan pembiayaan kepada empat segmen, yaitu UMKM melalui program KUR dan non-KUR, segmen consumer atau perorangan, segmen small medium enterprise (usaha menengah ke atas), serta segmen komersial untuk usaha besar,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, sejak penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan pada September hingga Oktober 2025, BSI telah menyalurkan dana mencapai Rp313 miliar di 10 kabupaten/kota di luar segmen gadai (pawning). Hingga (27/10/2025), total pembiayaan yang telah disalurkan BSI Meulaboh tercatat mencapai Rp600 miliar lebih.

“Dana yang dititipkan pemerintah ditempatkan di BSI dan kami menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hingga saat ini pembiayaan terus berjalan sesuai dengan prinsip full funding plan,” tambah Bambang.

Ia juga menyebut, sektor-sektor yang mendapat kucuran dana pembiayaan antara lain pertanian, perdagangan, jasa, serta industri kreatif.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Linggo Supranggono, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BSI untuk memastikan penempatan dana pemerintah berjalan lancar dan berdampak positif bagi ekonomi regional.

“Kami berharap pertumbuhan ekonomi di wilayah Barat Selatan Aceh dapat meningkat karena adanya perputaran dana di sektor produktif yang difasilitasi BSI,” jelasnya.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Keuangan, perbankan, dan pelaku UMKM diharapkan mampu menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. “Kami juga bekerja sama dengan Disperindagkop dan UKM untuk memantau perkembangan pembiayaan usaha rakyat, agar pertumbuhan sektor UMKM dan ultra mikro terus terjaga,” ucap Linggo.