KBRN, Meulaboh: KPPN Meulaboh menerima kunjungan tim Bank Syariah Indonesia (BSI) guna membahas optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara di wilayah Barat Selatan Aceh, Senin (3/2/2025). Pertemuan ini berfokus pada mekanisme penyaluran APBN, program Zero Retur, penggunaan CMS dengan Virtual Account, serta implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam lingkup KPPN Meulaboh.

Ketua Tim BSI Regional 3 Meulaboh, Bambang Frasetya, menekankan pentingnya kolaborasi antara BSI dan KPPN Meulaboh untuk memastikan kelancaran penyaluran APBN. Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan kepada stakeholder, khususnya satuan kerja pemerintah pusat dan daerah, dengan memperkuat digitalisasi keuangan.

Pada tahun 2024, KPPN Meulaboh telah menyalurkan APBN kepada 95 satuan kerja pemerintah pusat dan empat pemerintah daerah, yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Dari total pagu sebesar Rp5,1 triliun, realisasi mencapai Rp5,03 triliun. Sementara untuk tahun 2025, KPPN Meulaboh mengelola pagu APBN sebesar Rp4,86 triliun, dengan alokasi Rp1,27 triliun untuk satuan kerja pemerintah pusat dan Rp3,59 triliun untuk pemerintah daerah (sumber: OMSPAN per 3 Februari 2025).

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana tersebut, KPPN Meulaboh dan BSI akan terus memperkuat implementasi digitalisasi keuangan pemerintah. Sepanjang tahun 2024, digitalisasi KPPN Meulaboh yang didukung oleh BSI mencakup Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan Digipay.

Penggunaan KKP mengalami peningkatan signifikan, dari Rp113,8 juta pada September 2023 menjadi Rp957,3 juta pada akhir 2023, dan mencapai Rp1,73 miliar pada 2024, dengan kenaikan sebesar 81,09 persen. Selain itu, penggunaan CMS oleh satuan kerja di wilayah KPPN Meulaboh juga meningkat sebesar 2,3 persen.

Pada triwulan III 2023, persentase penggunaan CMS tercatat sebesar 37,1 persen, meningkat menjadi 39,4 persen pada periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, transaksi Digipay tumbuh sebesar 28,6 persen, dari Rp107,56 juta pada 2023 menjadi Rp138,32 juta pada 2024.

KPPN Meulaboh dan BSI berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi melalui berbagai kegiatan teknis dan aplikatif guna memastikan kelancaran penyaluran APBN serta percepatan digitalisasi di Aceh. Selain itu, KPPN Meulaboh telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan berupaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang transparan dan berintegritas, KPPN Meulaboh menolak segala bentuk suap dan gratifikasi serta memastikan seluruh layanan diberikan tanpa imbalan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor perbankan, diharapkan digitalisasi keuangan di Aceh semakin maju dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.