RRI.CO.ID,Meulaboh - Saat nama Aceh disebutkan, bayangan tentang bencana kerap menjadi hal pertama yang muncul di benak banyak orang. Peristiwa tsunami pada tahun 2006 lalu dicatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter dan menelan lebih dari 230.000 korban jiwa di sejumlah negara. Tragedi yang melanda Aceh sekitar dua dekade silam itu secara tidak langsung telah membentuk citra tersendiri bagi daerah tersebut. Bencana tersebut kemudian melekat kuat dalam ingatan publik dan menjadi semacam penanda identitas Aceh, sehingga bagi masyarakat di luar Aceh, wilayah ini sering kali diasosiasikan dengan peristiwa kelam tersebut. Kamis,(5/Febuari/2026).

Bencana besar kembali menimpa Aceh pada 26 November 2025 dalam bentuk banjir bandang. Peristiwa ini kembali merenggut nyawa lebih dari 500 warga Aceh dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Selain korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan juga sangat besar, mulai dari rusaknya rumah, infrastruktur, hingga terhentinya aktivitas ekonomi warga. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat Aceh merupakan wilayah yang kerap dilanda bencana, namun tingkat risiko dan dampaknya masih tetap tinggi. Alih-alih menjadi pelajaran untuk memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan, kejadian berulang ini justru menampilkan wajah Aceh yang semakin memprihatinkan. Situasi tersebut semakin diperjelas oleh pemandangan pascabencana yang memperlihatkan sisa-sisa kayu berserakan dan terbawa arus banjir bandang, yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan kayu liar di kawasan hutan oleh pihak-pihak berkepentingan, sehingga memperparah dampak bencana yang terjadi.

Ketika bencana terjadi, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada penanganan teknis semata, seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan fasilitas umum, atau relokasi korban. Aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah komunikasi bencana. Komunikasi bencana merupakan proses penyampaian pesan, informasi, serta edukasi kebencanaan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif kepada masyarakat. Proses ini mencakup tahapan sebelum bencana, saat bencana berlangsung, hingga pasca bencana. Hal ini sejalan dengan manajemen bencana yang juga memiliki tiga tahapan tersebut, namun perbedaannya terletak pada fokus komunikasi bencana yang menitikberatkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Ha ini menjadi penting karena pada saat bencana terjadi, kebutuhan masyarakat terhadap informasi akan semakin meningkay, sehingga berpotensi memunculkan hoaks, misinformasi, maupun disinformasi. Diperlukan penguatan dan perhatian yang lebih serius terhadap penerapan komunikasi bencana terutama di daerah rawan risiko bencana seperti Aceh.

Komunikasi Bencana Aceh

Saat ini, praktik komunikasi bencana di Aceh masih tergolong memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi kebencanaan yang disampaikan oleh pihak berwenang, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kondisi tersebut tercermin pada laman resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh yang belum menampilkan informasi terkait tahap pra-bencana, seperti langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi, strategi mitigasi, edukasi kebencanaan, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Konten yang tersedia di website BPBD Aceh didominasi oleh menu dan sub-menu laporan yang bersifat administratif.

Selain itu, komunikasi bencana yang paling menonjol justru hanya muncul pada saat bencana terjadi, umumnya berupa penyampaian data korban jiwa dan kerugian dalam bentuk angka tanpa penjelasan yang memadai. Penyajian data numerik tanpa deskripsi dan narasi informatif berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, terutama ketika angka yang disampaikan terus meningkat hingga mencapai ribuan tanpa disertai konteks yang jelas. Hal serupa juga terjadi pada tahap pasca-bencana, di mana hampir tidak ditemukan informasi yang menyoroti proses komunikasi setelah bencana, seperti perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara umum, perhatian terhadap tahap pasca-bencana di Indonesia masih relatif minim. Fokus penanganan lebih banyak tertuju pada saat bencana berlangsung, bahkan sering kali terkesan reaktif dan tidak disertai persiapan serta pengelolaan komunikasi yang matang. Padahal, tugas dan fungsi utama BPBD adalah mengoordinasikan, mengomandoi, dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu, yang mencakup tahap pra-bencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat, serta tahap pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Secara lebih kontekstual, jika ditinjau dari alur informasi pada peristiwa banjir bandang November 2025, respons kebencanaan yang ditunjukkan oleh pemerintah cenderung bersifat reaktif, bukan responsif. Informasi yang disampaikan lebih banyak muncul sebagai reaksi terhadap sentimen publik, dengan pola komunikasi yang bernuansa klarifikasi dan penegasan atas apa yang telah dilakukan. Pola komunikasi semacam ini justru berpotensi menjadi blunder karena dapat memperburuk citra dan reputasi pemerintah di mata publik.

Seharusnya, komunikasi dan penyampaian informasi dalam merespons bencana dilakukan secara responsif dan disertai dengan tindakan nyata. Sentimen publik maupun pendapat masyarakat perlu diposisikan sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai tuduhan. Dengan pendekatan tersebut, model komunikasi akan lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah atau pihak berwenang juga semestinya bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, bukan justru melakukan serangan balik, karena tujuan utama komunikasi bencana bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memperbaiki kondisi bersama dan Sebagai "radar sosial" untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, komunikasi bencana yang efektif tidak dapat berjalan jika hanya melibatkan satu pihak. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan arus informasi dan komunikasi kebencanaan yang optimal, akurat, dan berkelanjutan.

Upaya Meningkatkan Komunikasi Bencana Aceh

Sebagai daerah rawan bencana, istilah “belajar dari pengalaman” sepertinya bukan hal tabu untuk diucapkan dan digaungkan berulang kali. Upaya meningkatkan komunikasi bencana di Aceh perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan pada seluruh tahapan kebencanaan, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana. Pada tahap pra-bencana, pemerintah daerah melalui BPBD perlu memperkuat penyebaran informasi mitigasi, edukasi kebencanaan, dan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, baik melalui website resmi, media sosial, maupun kerja sama dengan media lokal. Informasi tersebut harus disajikan secara sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi geografis serta karakteristik risiko bencana di Aceh.

Pada tahap tanggap darurat, komunikasi bencana harus bersifat responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya berupa data numerik, seperti jumlah korban atau kerugian, tetapi perlu dilengkapi dengan penjelasan, konteks, serta arahan yang jelas kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang transparan dan konsisten akan membantu mengurangi kepanikan, mencegah penyebaran hoaks, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sementara itu, pada tahap pasca-bencana, komunikasi perlu diarahkan pada penyampaian informasi terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk progres pemulihan, kebijakan bantuan, dan peran masyarakat dalam pemulihan pasca-bencana. Tahap ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemulihan serta membangun kembali kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Upaya lainnya adalah dengan menerapkan komunikasi bencana berbasis masyarakat, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyampaian, penerimaan, dan penyebarluasan informasi kebencanaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam membangun kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta saling berbagi informasi yang relevan sesuai dengan kondisi lokal di wilayah terdampak. Komunikasi berbasis masyarakat juga dinilai lebih efektif karena memanfaatkan jaringan sosial yang sudah terbentuk, sehingga informasi kebencanaan dapat disampaikan secara cepat, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat.

Selain itu, penyuluhan, edukasi, dan simulasi kebencanaan di daerah rawan bencana perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pelibatan pemuda melalui pelatihan mitigasi dan identifikasi risiko di tingkat desa juga berkontribusi dalam membangun sistem komunikasi bencana yang partisipatif dan berkelanjutan.

Strategi komunikasi kebencanaan harus didukung oleh perencanaan yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan publik. Setiap wilayah terdorong untuk memiliki rencana kontinjensi mandiri, termasuk protokol siaga banjir yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu mengedepankan komunikasi yang tidak hanya cepat dan informatif, tetapi juga empatik terhadap kondisi masyarakat terdampak. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan pesan kebencanaan dapat diterima dengan baik.

Penguatan komunikasi bencana di Aceh bertujuan untuk memastikan informasi kebencanaan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan berbasis real-time kepada masyarakat di wilayah terdampak. Upaya ini memerlukan dukungan teknologi yang memadai, sistem peringatan dini yang terintegrasi, partisipasi aktif masyarakat, serta strategi komunikasi yang tepat agar risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan secara lebih efektif. Penguatan komunikasi bencana juga menuntut adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam membangun arus informasi kebencanaan yang akurat, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga komunikasi bencana di Aceh dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Farina Islami, S.I.Kom., M.A

Research Consulntant and Research Assistant

Alumnus Magister Ilmu Komunikasi, Uiversitas Gadjah Mada