Dukung Percepatan Operasionalisasi KDMP, KPPN Meulaboh Gelar Rakor Bersama Pemda

RRI.CO.ID, Meulaboh - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh bersama seluruh pemerintah daerah lingkup wilayah kerja KPPN Meulaboh menggelar Rapat Koordinasi membahas progres pembangunan dan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan tersebut di gelar pada Rabu, 30 September 2026 di KPPN Meulaboh.

Kepala KPPN Meulaboh, Syahrawi Munthe mengatakan, rakor menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi program KDMP di empat kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Simeulue.

Menurutnya, progres pembangunan KDMP di sejumlah daerah terus menunjukkan perkembangan. Namun, kesiapan untuk beroperasi masih perlu dipastikan melalui verifikasi dan validasi di lapangan.

“Dari hasil rakor ini sebenarnya kita memetakan berapa KDMP yang telah dibangun 100 persen, dalam hal ini gerainya. Dari empat kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN Meulaboh, belum satu pun yang beroperasi. Namun demikian, progres pembangunannya sudah menunjukkan cukup baik,” ujar Syahrawi.

Ia mengatakan, KPPN Meulaboh akan melakukan survei terhadap kesiapan KDMP, termasuk tata kelola dan sumber daya manusia. Tahun ini, KPPN mendapat target melakukan survei terhadap 18 KDMP, namun jumlah tersebut masih dapat bertambah sesuai kesiapan di lapangan.

Syahrawi menambahkan, salah satu masalah utama dalam pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian agar KDMP tidak hanya selesai dibangun, tetapi mampu dikelola dengan baik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Aceh, Mahpud Sujai mengatakan, Kanwil DJPb Aceh melakukan supervisi terhadap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KPPN. Supervisi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan KDMP sekaligus memastikan berbagai kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Kanwil ini memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap apa yang dilakukan KPPN dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KDMP. KPPN bekerja sama dengan Kanwil turun ke lapangan untuk melakukan monev, sekaligus verifikasi dan validasi terhadap perkembangan program KDMP,” ujar Mahpud.

Menurut Mahpud, pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Jika ditemukan persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat wilayah, Kanwil akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi.

Di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Perindagkop Aceh Barat, Kharuzzadi mengatakan, pembangunan KDMP saat ini masih berlangsung di sejumlah gampong.

" Untuk di Kabupaten Aceh Barat untuk pembangunannya ini dari 321 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dibangun sebanyak dalam progres sekarang 87 KDMP, kemudian 47 yang sudah siap, dan 47 KDMP yang akan kita lakukan verifikasi dan validasi pada tahap awal ini.”ujarnya.

Khairuzzadi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan KPPN terus diperkuat dalam mendampingi pengembangan KDMP, termasuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dengan adanya Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah KPPN, Kanwil DJPb Aceh dan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan KDMP. Percepatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan koperasi siap dikelola dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.