DPMG Aceh dan Kemendagri Dorong Pemulihan Pelayanan Desa Pascabencana

RRI,CO.ID, Banda Aceh- Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri mendorong pelayanan pemerintahan desa di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi segera kembali berjalan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Diskusi Terarah Monitoring dan Evaluasi Aktivasi Pelayanan Pemerintahan Desa Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh di Aula DPMG Aceh, Banda Aceh, Jumat 21 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala DPMG atau dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dari kabupaten/kota se-Aceh, serta menghadirkan Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Lusje Anneke Tabalujan.

Kepala DPMG Aceh, Iskandar, mengatakan bencana tidak hanya berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan administrasi dan kebutuhan pemerintahan lainnya.

“Kita ingin memastikan bahwa pascabencana, roda pemerintahan desa tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan,” ujar Iskandar.

Ia mengatakan koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa diperlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan serta menentukan langkah pemulihan yang sesuai.

Sementara itu, Lusje Anneke Tabalujan menegaskan kondisi bencana tidak boleh menghentikan fungsi pemerintahan desa.

“Pascabencana, yang harus kita pastikan adalah pemerintahan desa tetap hadir dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui desa mana yang sudah kembali menjalankan pelayanan dan desa yang masih menghadapi kendala.

Dalam forum tersebut, peserta turut membahas kondisi aparatur desa, pelayanan administrasi masyarakat, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta kebutuhan dukungan bagi desa terdampak bencana.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan dukungan dan langkah tindak lanjut untuk mempercepat pemulihan pelayanan pemerintahan desa di Aceh.