KBRN, Meulaboh: Perum Bulog Kantor Cabang Meulaboh menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Cabang Meulaboh pada Rabu (19/11/2025) dan diikuti sebanyak 73 petugas perwakilan kecamatan.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Meulaboh, M Hafizuddin, mengatakan bimtek ini digelar untuk memastikan ketepatan dan ketelitian petugas dalam proses penyaluran bantuan pangan. Meski sebagian petugas merupakan orang yang sama dari penyaluran sebelumnya, terdapat juga pergantian petugas paruh waktu sehingga pembaruan pengetahuan dinilai penting.

“Kami melakukan penyegaran agar pengetahuan para petugas semakin tajam dan meminimalkan kesalahan saat penyaluran. Harapannya, materi bimtek ini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan di lapangan,” ujar Hafizuddin.

Dalam bimtek tersebut, Bulog memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan aplikasi pelaporan, termasuk tata cara penginputan administrasi dan dokumentasi yang kerap menjadi sumber kesalahan dan menyebabkan penolakan laporan. Petugas juga diberikan simulasi langsung terkait pendokumentasian saat penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, petugas diberi pemahaman terkait kategori perwakilan penerima bantuan. Satu perwakilan diperbolehkan mewakili maksimal tiga Kepala Keluarga (KK), baik satu KK maupun beda KK, sesuai ketentuan yang berlaku.

Perwakilan petugas dari Kecamatan Kaway XVI, Basri, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya bimtek ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu petugas lapangan dalam menghindari kesalahan teknis.

“Dengan bimtek ini, kami lebih memahami prosedur agar penyaluran sesuai data dan dokumen. Jangan sampai nama yang terdaftar tidak sesuai dengan laporan di aplikasi maupun dokumen. Alhamdulillah kami sangat puas, dan insya Allah di lapangan nanti kami bisa bekerja sesuai harapan Bulog dan pemerintah,” ujar Basri.

Bulog Meulaboh berharap pelaksanaan bimtek ini dapat meningkatkan akurasi data dan kualitas penyaluran bantuan pangan sehingga masyarakat menerima haknya secara tepat dan transparan.