Buka Festival Hiu Paus 2026, Menkum Dorong Labuhan Jambu Jadi Wisata Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Sumbawa – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka Festival Hiu Paus 2026 bertajuk “Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan, Dari Teluk Saleh Untuk Dunia” yang digelar di Taman Hiu Paus, Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu 19 September 2026.

Menteri Hukum hadir didampingi sejumlah Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa keistimewaan Labuhan Jambu tidak hanya terletak pada keberadaan hiu paus, tetapi juga pada kearifan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan tradisional “Pakek Torok”, yakni cara masyarakat nelayan berinteraksi dengan hiu paus menggunakan rebon tanpa menyakitinya yang diwariskan secara turun-temurun.

Menteri Hukum menyampaikan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yang perlu dilindungi.

"Pakek Torok merupakan Pengetahuan Tradisional. Tarian adat penyambutan tamu, musik Gendang Serunai, permainan rakyat nelayan, serta Lawas, sastra lisan Samawa yang melantunkan kisah-kisah laut, merupakan Ekspresi Budaya Tradisional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, Kementerian Hukum berkomitmen mendampingi masyarakat, Yayasan, Pokdarwis, dan Pemerintah Daerah dalam inventarisasi serta pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Labuhan Jambu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Hukum terhadap pengembangan ekonomi kreatif di NTB, termasuk inovasi SIKAP-KI NTB. Menurutnya, konservasi hiu paus dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Festival Hiu Paus ini adalah simbol harmoni dan komitmen kolektif untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam,” ungkapnya.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyebut Festival Hiu Paus sebagai wajah ekonomi biru yang ingin dibangun di Sumbawa. “Lautnya tetap hidup, masyarakatnya juga ikut hidup,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kekayaan budaya Sumbawa, termasuk 55 motif tenun Kre Alang yang telah diserahkan dan dicatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal melalui Kanwil Kementerian Hukum NTB.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menteri Hukum melalui penguatan pendampingan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.