RRI.CO.ID, Sumbawa - Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi wisatawan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., M.Si, mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial. Melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, sesuai kewenangan masing-masing.

“Penanganan infrastruktur untuk pariwisata perlu kerja sama semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan OPD terkait sesuai kewenangannya,” ujarnya, Jumat 8 Mei 2026.

Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa yang belum memadai. Salah satunya akses menuju kawasan wisata Sarkopagus di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Hingga kini kondisi jalannya belum beraspal dan berada cukup jauh dari permukiman warga.

Menurut Tata Kostara, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena akses yang kurang memadai, dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan, sekaligus menghambat pengembangan potensi wisata daerah.

Karena itu, pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan infrastruktur menuju kawasan wisata dapat lebih diperhatikan dalam program pembangunan daerah.

Selain dengan OPD teknis, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah desa yang memiliki potensi wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur penunjang wisata melalui program dan anggaran desa.

Ia menilai, infrastruktur menuju objek wisata bukan hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga menjadi akses utama masyarakat menuju lahan pertanian maupun aktivitas ekonomi lainnya.

“Infrastruktur itu tidak hanya untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga digunakan masyarakat desa untuk aktivitas sehari-hari,” katanya.

Tata Kostara menambahkan, komunikasi dengan kepala desa terus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing destinasi wisata. Menurutnya, pemerintah desa menunjukkan antusiasme dalam mendukung pengembangan fasilitas wisata di wilayahnya.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah kawasan wisata Pulau Saringi di Kecamatan Buer yang hingga kini belum memiliki dermaga penyeberangan memadai.

“Ini yang terus kami komunikasikan dengan kepala desa dan juga bisa disinergikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena ada program pengembangan desa pesisir yang dapat mendukung pariwisata,” ujarnya.

Ia berharap adanya dukungan pendanaan tambahan dari berbagai sektor, sehingga pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas penunjang wisata dapat dilakukan secara bertahap oleh OPD terkait. Ia optimistis, dengan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, desa, dan instansi terkait, pengembangan infrastruktur pariwisata di Sumbawa dapat berjalan lebih optimal. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, serta perekonomian masyarakat setempat.