KBRN, Mataram: Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto menyoroti adanya ketidak seimbangan yang terjadi dalam ekosistem disrupsi media saat ini. Ia menyebut platform digital seperti Meta maupun Google, lebih mendominasi dan telah memicu monopoli yang secara langsung merubah paradigma media, seperti iklan, bagi hasil, dan pemilihan konten atau informasi.

Lebih lanjut Yogi menyampaikan situasi ini tidak seimbang. “Hal itu sebenarnya tidak fear/seimbang, tapi publik memilih itu. Karena itu yang paling simpel dan mudah didapatkan, dan itu merubah paradigma media,” ucap Yogi, saat sesi wawancara, Rabu (8/10/2025).

Selain itu, Yogi Hadi Ismanto menekankan perlunya masyarakat membedakan informasi yang benar dan salah di media digital terutama media sosial. Ia menegaskan, media sosial tidak memiliki aturan yang ketatnya dalam penyajian informasi. Siapa pun dapat menyuarakan pendapat dan membuat konten, namun hal ini memiliki risiko hukum yang besar.

"Media sosial enggak ada aturannya, kalau memang ada hoax akan di-ITE-kan. Tapi kalau media jurnalistik, kita pasti bertanggung jawab terhadap apa isi berita kita, tidak bisa sembarang (menyebar)hoax," tegasnya.

Menurutnya, media jurnalistik terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan regulasi Dewan Pers, sehingga memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan pasti terhadap isi berita yang dipublikasikan.

Dalam konteks upaya menjaga kualitas di tengah disrupsi digital, verifikasi media menjadi sangat penting bagi perusahaan pers. Yogi menjelaskan bahwa verifikasi media penting bagi perusahaan, yang tujuannya agar perusahaan media dapat diakui kredibilitasnya.

"Yang perlu kita ketahui ada hak buat perusahaan-perusahaan media, agar mereka merasa bisa diakui, sah, sehingga layak diajak kerja sama. Jadi itu suatu hal yang mestinya di anggap penting oleh perusahaan media, agar mereka bisa mengklaim dirinya standar," tutup Yogi.

Verifikasi menjadi penanda bahwa sebuah perusahaan media telah memenuhi standar, menjadikannya mitra yang kredibel bagi pemerintah daerah maupun stakeholder lain dalam kerja sama resmi.