Gubernur Iqbal Soroti Lemahnya Contingency Plan Bencana di NTB

RRI.CO.ID, Mataram — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyoroti lemahnya penyusunan rencana kontingensi bencana (contingency plan) di daerah. Menurutnya, setiap potensi bencana di NTB harus memiliki prosedur operasi yang jelas agar penanganan pada masa kritis atau golden time berjalan cepat.

Hal itu disampaikan Iqbal saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB Tahun 2026 di Lombok Astoria, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Iqbal mengatakan, Pemprov NTB telah membebankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyusun contingency plan bagi setiap risiko bencana.

"Dengan ada contingency plan, jelas apa peran PMI nanti, apa peran tentara, polisi, BPBD, Dinsos, Dinkes, dan rumah sakit," kata Iqbal.

Menurutnya, skenario tersebut penting agar setiap lembaga tidak lagi menunggu instruksi ketika bencana terjadi. Masing-masing pihak harus sudah memahami tugas dan langkah yang harus dilakukan.

"Sehingga ketika terjadi bencana, orang tidak akan lagi menunggu perintah, masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Iqbal menilai PMI memiliki peran penting dalam penanganan krisis di NTB. Keberadaan relawan PMI yang selalu siap di lapangan dinilai menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai bencana.

Ia menyebut PMI telah terlibat dalam penanganan gempa bumi 2018, pandemi COVID-19, hingga banjir yang terjadi di sejumlah wilayah NTB.

"Relawan PMI NTB selama ini telah membuktikan diri sebagai humanitarian entrepreneur yang bekerja tulus demi kemanusiaan. Selalu hadir di saat-saat kritis," katanya.

Karena itu, Iqbal berharap Musprov XII PMI NTB tidak hanya fokus pada pemilihan ketua periode 2026-2031. Penguatan basis data relawan dan manajemen stok darah juga harus menjadi perhatian utama.

Pemprov NTB, kata Iqbal, siap mendukung penguatan layanan darah PMI, termasuk kemampuan menyediakan trombosit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan rumah sakit, terutama saat terjadi bencana.

"Kebutuhan masyarakat NTB, terutama pada saat bencana dan kebutuhan di rumah sakit, bisa didukung dan dipenuhi dari PMI NTB nantinya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI RI Sudirman Said menegaskan, PMI Indonesia memiliki peran khas dalam penyediaan darah selain mandat kemanusiaan dalam penanganan konflik dan bencana.

Ia mengatakan kapasitas PMI Indonesia juga mendapat perhatian di tingkat internasional, termasuk dalam penanganan bencana besar di Aceh, Palu, dan NTB.

"Ekspertis kita ditunggu dan sering diundang ke berbagai forum internasional," kata Sudirman.

Musprov XII PMI NTB Tahun 2026 dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi NTB serta pengurus PMI kabupaten/kota se-NTB. Agenda utama Musprov yakni memilih Ketua PMI NTB periode 2026-2031.